Akibat Wabah Corona, DPR Pertimbangkan Tunda Pembahasan Omnibus Law

Azis syamsudin

Jakarta, infokowasi.com – Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad, pada Senin (16/03/2020) kemarin di Jakarta lewat pesan singkatnya kepada wartawan mengatakan, kemungkinan akan menunda pembahasan RUU Omnibus Law karena menghindari penyebaran COVID-19.

Kemungkinan penundaan itu menurut Dasco bisa dipertimbangkan mengingat pembahasan Omnibus Law akan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Penentuan menunda atau tidaknya kata Dasco akan segera dibicarakan dalam waktu dekat.

“Karena pembahasan dari RUU (Rancangan Undang Undang) Omnibus Law ini akan melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur masyarakat sehingga rentan terjadi penularan COVID-19 atau hal-hal lain yang tidak diinginkan,” ujar Dasco.

Baca Juga :  (1 April 2020) UPDATE DATA COVID-19 KAB. SUKABUMI, "BERSAMA KITA BISA CEGAH COVID-19"

Menurutnya, setelah masa reses berakhir pada 23 Maret 2020, DPR RI dipastikan akan membahas RUU Omnibus Law, namun belum ditentukan dibahas secara tatap muka atau virtual. Dalam tata laksana pembahasan RUU kata Dasco, ketika pemerintah menyerahkan draf RUU, maka pimpinan DPR akan membahasnya dalam rapat pimpinan.

Dasco ahmad

Setelah itu menurut dia, draf RUU tersebut dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus), dan tahap selanjutnya adalah Rapat Paripurna digelar untuk mengumumkam RUU tersebut. “Lalu DPR menunjuk komisi yang bertugas membahas draf RUU itu bersama perwakilan pemerintah,” terang Dasco.

Baca Juga :  Siswa dan Guru Madrasah Dapat Kuota Internet Terjangkau, Bisa Dibayar dengan BOS

Dalam Rapat Paripurna itu juga menurut Dasco akan diambil keputusan terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan melakukan pembahasan, apakah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus), Panitia Kerja (Panja), atau cukup menyerahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR atau komisi terkait.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPR/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsudin mengatakan, bahwa Presiden Jokowi pernah bertanya pada dirinya pada Jumat (13/03/2020) kemarin tentang proses pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dirinya mengaku telah menyampaikan kepada Jokowi bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani telah mendisposisikan Surat Presiden terkait Omnibus Law RUU Ciptaker ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Baca Juga :  Info Terbaru (13/04/2020) Data COVID-19 Kabupaten Sukabumi

Lebih lanjut lagi Azis menambahkan bahwa pasal-pasal kontroversi dalam Omnibus Law RUU Ciptaker akan dimasukkan ke Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“Apapun nanti, sifatnya yang pro (atau) kontra itu nanti bisa dibahas, dilakukan pendalaman, penyisipan pasal-pasal, ide-ide dari kalangan wartawan, dari kalangan intelektual, macam-macam itu semua, dari pihak buruh, nelayan segala macam, bisa kita masukkan di dalam pembahasan di dalam DIM,” ungkap Azis.

Laporan : Iwa
Editor : Wandi

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here