Aksi Demo Buruh “May Day” Batal Setelah Jokowi Turun Tangan

Aksi Demo Buruh May Day Batal Setelah Jokowi Turun Tangan - infokowasi berita terbaru

Jakarta, infokowasi.com – Sebagai respons positif atas keputusan pemerintah yang resmi bakal menghentikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan selama pandemik Virus Corona, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya tidak akan menggelar demo buruh besar-besaran atau aksi “May Day”.

Keputusan ini diambil Iqbal tak lama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung.

“Maka dengan demikian, serikat buruh menyatakan batal atau tidak jadi aksi pada tanggal 30 April di Kemenko Perekonomian,” kata Iqbal lewat keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2020).

Pada awalnya, serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) rencananya menggelar aksi buruh pada 30 April 2020 dengan tuntutan menolak RUU Cipta Kerja. Hingga akhirnya KSPI, KSPSI, dan juga perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) bertemu Jokowi di Istana dan memberikan masukan soal RUU Cipta Kerja.

Baca Juga :  TP PKK Kecamatan Jampangtengah Koordinasikan GASIBU

Aksi Demo Buruh May Day Batal Setelah Jokowi Turun Tangan - infokowasi berita terbaru

Serikat buruh yakni KSPI dan MPBI mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang dinilai telah mendengarkan pandangan semua pihak, termasuk masukan dari serikat buruh.

“Keputusan Presiden Jokowi ini momentum bagi kita semua termasuk kaum buruh, untuk menjaga persatuan Indonesia dalam melawan COVID-19 dan mengatur strategi bersama mencegah darurat PHK pasca-pandemik Corona,” kata Iqbal lagi.

Bahkan menurut Iqbal, Presiden Jokowi setuju untuk membahas ulang klaster ketenagakerjaan dengan melibatkan serikat pekerja.

“Hal ini tercermin dari pernyataan Presiden yang menyatakan akan mendengarkan pandangan semua pemangku kepentingan. Harus ada pembahasan ulang draf RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pandemik Corona selesai,” uangkapnya.

Baca Juga :  Bima Arya Dampingi Jokowi Tinjau Penyerahan BLT di Kantor Pos Bogor

Sebelumnya di Istana Merdeka, Presiden Jokowi dalam keterangannya pada Jumat (24/4/2020) kemarin, melalui sambungan teleconference mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada DPR untuk menunda pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

“Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat, bahwa klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda sesuai dengan keinginan pemerintah,” ujar Jokowi.

Presiden juga mengatakan, dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan.

Baca Juga :  Prestasi Tinggi Penulis Muda Jampangtengah Publikasikan Novel Berkualitas

“Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan,” tandas Jokowi. (Iwa Kuswara)

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here