Infokowasi.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaksanakan pemeriksaan interim di Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari agenda rutin tahunan pemeriksaan keuangan daerah. Kegiatan yang berlangsung sejak 13 Februari hingga 14 Maret 2026 ini melibatkan tujuh auditor dan diawali dengan Entry Meeting di Pendopo Sukabumi, pada Senin (2/3/2026).
Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menjelaskan bahwa pemeriksaan interim merupakan tahap awal sebelum pemeriksaan lebih intensif atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
“Ini merupakan amanah untuk pemeriksaan keuangan rutin setiap tahun. Tim sudah hadir di sini sejak 13 Februari lalu,” ujarnya.
Menurutnya, dalam tahapan interim ini, auditor akan mengidentifikasi berbagai kekurangan serta memberikan sejumlah catatan penting yang dapat segera ditindaklanjuti perangkat daerah guna meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Sukabumi, Yudi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK RI.
Yudi menyampaikan bahwa Disbudpora siap memenuhi seluruh kebutuhan data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami di Disbudpora berkomitmen menjadikan setiap masukan dan rekomendasi dari BPK sebagai bahan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan. Ini menjadi momentum untuk terus memperkuat sistem pengendalian internal di lingkungan dinas,” tegasnya.
Menurut Yudi, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya berkaitan dengan administrasi semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas program dan pelayanan di bidang kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Dengan adanya pemeriksaan interim ini, Disbudpora Kabupaten Sukabumi optimistis dapat semakin meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sekaligus memperkuat integritas dalam pelaksanaan program kerja, demi mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
