DKI Jakarta Berstatus PSBB, Ini 7 Hal Terlarang Dilakukan Oleh Warga

DKI Jakarta Berstatus PSBB, Ini 7 Hal Terlarang Dilakukan Oleh Warga

Jakarta, infokowasi.com – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menyetujui penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Hal itu disampaikan melalui Juru Bicara Penanganan COVID 19 Achmad Yurianto.

“Sudah ditandatangani Menkes dan saat ini dikirimkan ke Pemda DKI” ungkap Yuri kepada wartawan (7/4/2020) di Jakarta.

DKI Jakarta Berstatus PSBB, Ini 7 Hal Terlarang Dilakukan Oleh Warga

Sementara itu, Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan Busroni juga membenarkan tentang permohonan PSBB DKI Jakarta yang dimohonkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Kemenkes tersebut sudah ditandatangani Menkes.

“Sudah (diteken) Senin (6/4/2020) malam. DKI itu mengajukan yang pertama kalau tidak salah. Sudah ditandatangani tadi malam” kata Busroni kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).

Baca Juga :  Demi Keselamatan Warga dan Pelajar, Guru Dan Orang Tua Meminta Agar Bioskop Movieplex Ditutup Sementara Waktu

Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengan disetujuinya penerapan status PSBB ini maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Penanganan virus Corona (COVID-19), ada tujuh kegiatan yang dilarang dilakukan di DKI Jakarta.

Pertama, dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kegiatan belajar mengajar diganti di rumah dengan menggunakan media yang paling efektif kecuali yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Baca Juga :  Rumah Sosial Indonesia, Hajar COVID-19 Putus Rantai Penyebaran

Kedua, perusahaan atau instansi dilarang mempekerjakan pegawainya di kantor atau dengan jumlah pekerja normal. Diganti dengan bekerja di rumah atau pembatasan jumlah pekerja kecuali instansi dan bidang tertentu.

Ketiga, tempat ibadah dilarang dibuka untuk umum, diganti dengan beribadah di rumah.

Keempat, tempat atau fasilitas umum dilarang dibuka untuk umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Kelima, pelarangan kegiatan sosial budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumunan seperti pertemuan atau perkumpulan politik, olahraga, hiburan, akademik dan budaya.

Baca Juga :  Ruas Jalan Caringin Pasir Datar Diperbaiki

Keenam, moda transportasi publik dilarang mengangkut jumlah penumpang dengan kapasitas penuh. Karena itu jumlah penumpang harus dibatasi. Sementara moda transportasi barang dilarang beroperasi kecuali untuk barang penting dan esensial yang telah ditentukan.

Dan ketujuh, dilarang dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan (hankam) kecuali kegiatan operasi militer atau kepolisian sebagai unsur utama dan pendukung.

 

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Yossy Suryadi

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here