Ferry Kurnia: Transparansi dalam Rekrutmen dan Kandidasi Calon Legislatif pada Pemilu akan Menguatkan Demokratisasi Internal Parpol

Untuk menelurkan gagasan segar guna menarik perhatian dari elite-elite partai politik dan juga pemilih. Alih-alih berlomba-lomba dalam menelurkan gagasan, mereka justru berlomba-lomba untuk melakukan politik transaksional dengan elite-elite partai politik di tingkat pusat dalam rangka mengamankan kandidasi mereka.

Hal lain juga terjadi selama ini dalam rekrutmen dan kandidasi calon-calon legislatif akibat dilakukan secara tertutup dan elitis yaitu penempatan calon legislatif sesuai relasi kuasa antara calon legislatif bersangkutan dengan elite partai di tingkat pusat. Tidak jarang ditemui calon legislatif telah memiliki basis jaringan dan dukungan konkret di suatu daerah pemilihan harus menerima realitas pahit dipindahkan di daerah pemilihan lain karena dinilai bersikap tidak sesuai dengan keinginan elite partai di tingkat pusat.

Ferry juga mengungkapkan ketertutupan informasi mengenai mekanisme rekrutmen dan kandidasi calon-calon legislatif oleh partai politik selama ini telah membuat publik tidak mengetahui bagaimana dan seperti apa partai politik menjalankan fungsi rekrutmen politik mereka. Bagaimana partai politik melakukan kaderisasi anggota mereka untuk diikutkan dalam pencalonan canggota legislatif akan menduduku jabatan politik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Baca Juga :  Perumda AM TJM Cabang Nagrak Bangun Sumur Air, Antisipasi Penambahan Debit Air

Padahal transparansi dalam rekrutmen dan kandidasi calon-calon legislatif di pemilihan umum akan mengarahkan partai politik dalam memperkuat demokratisasi internal di partai politik masing-masing. Apalagi partai politik merupakan badan publik juga memperoleh suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan publik.

“Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik setiap badan publik memperoleh pendanaan negara memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi publik,” tuturnya.

Jadi, sambung Ferry tuntutan publik terhadap partai politik untuk mengedepankan transparansi dalam rekrutmen dan kandidasi calon-calon legislatif di pemilihan umum bukanlah hal berlebihan. Derajat transparansi dapat dilihat dari pemenuhan sejumlah indikator antara lain: (1) Ketersediaan informasi secara jelas mengenai prosedur di setiap rencana dan kegiatan; (2) Kemudahan akses informasi; (3) Keberadaan mekanisme pengaduan, dan (4) Ketersediaan arus informasi (Krina, 2003:15).

Baca Juga :  Rencana Penghapusan BBM Jenis Premium dan Pertalite Dipertanyakan Anggota Komisi VII DPR-RI

Dalam konteks konvesi rakyat ikhtiar politik tengah dilakukan Partai Perindo saat ini dalam rekrutmen dan kandidasi calon-calon legislatif melalui mekanisme konvensi patut diapresiasi. Sebuah terobosan baru dalam rekruitmen dan kandidasi calon-calon legislatif dengan berbasis digital sehingga dapat diakses oleh siapa pun dan juga dari mana pun. Melalui konvensi ini Partai Perindo hendak membuka pintu seluas mungkin bagi siapa pun untuk ikut serta dalam rekrutmen dan kandidasi calon-calon legislatif dalam pemilihan umum tahun 2024.

Tujuan Konvensi Rakyat ini, pertama, menjaring Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo di semua tingkat pemilihan. Kedua, membentuk ekosistem demokrasi digital yang mampu memperkuat partisipasi politik masyarakat dalam proses pencalonan anggota legislatif. Ketiga, meningkatkan kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam proses pencalonan dengan menggunakan teknologi modern. Keempat, memilih calon anggota legislatif yang berintegritas politik tinggi, bermartabat terhadap pendukung dan pemilihnya, serta memiliki relasi kokoh dengan Partai Perindo untuk memperjuangkan kesejahteraan publik sesuai dengan cita-cita dan garis politik partai.

Baca Juga :  Karang Taruna Karya Bangsa Bojongjengkol Gaet Donatur Santuni Anak Yatim

Sedangkan esensi dari Konvensi Rakyat itu sendiri adalah inklusifitas, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan demokrasi substantif dalam prosesnya. Semua itu berjalan melalui sistem teknologi informasi yaitu mendaftar melalui proses kandidasi secara daring pada sistem yang ada di konvensirakyat.com. Ini merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan ditengah ancaman politik uang dan patologi pemilu lainnya dalam proses elektora.

Hady Cader

 

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here