Guna Mencegah Wabah Corona, Jokowi Tiadakan UN Tahun 2020

Presiden Joko Widodo
Jakarta, infokowasi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun 2020. Keputusan ini diambil guna mencegah penyebaran wabah COVID-19 semakin meluas di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan Ujian Nasional (UN) untuk tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai tahun 2021,” kata Jubir Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

ilustrasi

Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respon wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sistem respon Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial dan dunia usaha.

Baca Juga :  Info Terbaru! Panduan PSBB Kabupaten Sukabumi

“Peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing (pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus Corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference,” kata Fadjroel.

UN 2020 ditiadakan di tingkat SD, SMP, SMA, serta MI, Mts, dan MA. Menurut Fadjroel, Kebijakan peniadaan UN tersebut perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah di rumah.

Baca Juga :  Surat Edaran Disdik Kabupaten Sukabumi - Kegiatan Belajar Mengajar pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

“Ujian Nasional ditiadakan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau setingkat Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat Madrasah Tsnawiyah (MTs), dan Sekolah Dasar (SD) atau setingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI),” kata Fadjroel.

Diketahui pula sebelumnya, keputusan peniadaan UN tingkat SD, SMP, dan SMA ini sudah dibahas antara Mendikbud Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Rapat antara Mendikbud dan Komisi X DPR tersebut digelar secara virtual, pada Senin (23/3/2020) malam, kemarin.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda saat itu mengatakan, saat ini Kemendikbud sedang mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

Baca Juga :  BANSOS Provinsi Jabar Mendapat Pengawalan Khusus oleh TNI dan POLRI

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar Huda.

Laporan: Iwa Kuswara
Editor: Yossy

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here