Larangan Mudik 1441 H Berlaku Hanya ke Daerah PSBB, Ini Daerahnya

Jakarta, infokowasi.com – Larangan mudik yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 telah berlaku.

Dalam Permenhub tersebut, disebutkan larangan mudik hanya berlaku untuk daerah berstatus tertentu saja, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), zona merah, dan aglomerasinya. Hingga kini tercatat sudah ada 24 daerah yang berstatus PSBB.

Aturan larangan mudik hanya untuk wilayah PSBB hingga zona merah ini dibenarkan oleh Kemenhub.”Ya, betul,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, saat dikonfirmasi mengenai aturan ini, Jumat (24/4/2020).

Adita menyebut aturan pelarangan mudik hanya berlaku di kawasan tertentu sudah dijelaskan sejak beberapa hari lalu. Tak semua wilayah di Indonesia memberlakukan PSBB, dan tidak semua wilayah di Indonesia adalah zona merah Corona.

Tercatat, sejauh ini sudah ada 24 daerah yang telah mendapat restu PSBB dari Menkes Terawan Agus Putranto. Berikut adalah daerah yang telah mendapat persetujuan PSBB berdasarkan gelombang persetujuan:

Baca Juga :  Cegah COVID-19 Meluas, Pemkot Bogor Hentikan Sementara Kegiatan Perkantoran

1. DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang memberlakukan PSBB. Status PSBB pun ditetapkan sejak tanggal 7 April 2020, resmi dimulai pada 10 April 2020.

2. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek). PSBB di kelima wilayah tersebut mulai berlaku mulai 15 April 2020.

3. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. PSBB di 3 wilayah itu mulai dilaksanakan sejak 12 April 2020, dan akan berlangsung hingga 3 Mei 2020.

4. Kota Pekanbaru, Riau. Menkes Terawan pada 12 April 2020, menetapkan Kota Pekan Baru, Riau berstatus PSBB. Dan mulai diberlakukan pada 17 April 2020.

5. Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/257/2020 yang ditandatangani di Jakarta pada 16 April 2020. PSBB di Makassar mulai berlaku efektif tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020.

Baca Juga :  Hasil Kesepakatan Bersama: Karyawan PT Koin Baju Global Kecewa THR Tetap Dicicil

6. Bandung Raya. Lima daerah yang Bandung Raya yang akan diberlakukan PSBB meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang. Kelima kepala daerah tersebut sepakat untuk memberlakukan PSBB pada Rabu 22 April 2020 dini hari, hingga 14 hari ke depan.

7. Kota Tegal, Jawa Tengah. Kota Tegal menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang disetujui Menteri Kesehatan terkait permohonan PSBB yang diajukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Mengenai kapan PSBB itu mulai diterapkan di Kota Tegal, kepada wartawan di kantornya, Jalan Pahlawan Semarang, Jumat (17/4/2020) Ganjar menjawab belum tahu. Namun, dia sudah menghubungi Wakil Wali Kota Tegal untuk menyampaikan kesiapan PSBB.

8. Sumatera Barat. Keputusan PSBN bagi wilayah tersebut telah ditetapkan Menkes tanggal 17 April 2020 melalui Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/260/2020.

Baca Juga :  KOWASI Adakan Renungan Suci pada HUT Ke-75 Republik Indonesia di Sekretariat Cibadak

9. Kota Banjarmasin. Keputusan Menkes mengenai PSBB di wilayah tersebut telah ditetapkan pada Minggu 19 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/262/2020.

10. Kota Tarakan. Selain itu, Terawan juga menyetujui penerapan PSBB di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Keputusan Menkes mengenai PSBB di wilayah tersebut telah ditetapkan pada Minggu 19 April 2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/261/2020.

11. Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Keputusan PSBB di 3 wilayah itu telah disetujui pada 21 April melalui Keputusan Menkes No. HK.01.07/Menkes/264/2020.

12. Kabupaten Gowa. Menkes Terawan juga telah menyetujui usulan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Disetujuinya PSBB Gowa tertuang dalam Keputusan Menkes RI No. HK.01.O7/MENKES/273/2O2O.

Laporan : Iwa Kuswara

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here