Miris, Sudah Satu Bulan Bendera Tak Berkibar di Gedung Anggota Dewan

Sukabumi, infokowasi.com – yang tak seharusnya terjadi dan dianggap cukup mengganggu serta menggelitik setiap orang yang melihatnya, tampak jelas di halaman depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi.

Bukan tontonan sebuah atraksi atau pertunjukan dagelan yang nampak di halaman Gedung Wakil Rakyat tersebut, melainkan hilangnya kibaran Sang Merah Putih dari tiang bendera yang masih berdiri kokoh selama lebih kurang satu bulan lamanya.

Ilustrasi/Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera pusaka

Patut diketahui oleh semua pihak, secara umum, aturan soal bendera negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009).

“Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” demikian Pasal 1 angka 1 UU 24/2009 berbunyi.

Baca Juga :  Curug Naringgul Bisa Menjadi Tempat Favorit Pecinta Wisata Alam
Gedung DPRD Kab. Sukabumi

Dikonfirmasi infokowasi.com (6/5/2020) melalui sambungan telepon, Staff Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat DPRD Kab. Sukabumi, Asep Ines, dirinya membenarkan akan adanya hal tersebut. Asep mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan untuk mengganti bendera serta tiangnya agar diganti yang baru karena sudah dianggap usang. Namun hingga berita ini diturunkan, baik bendera maupun tiang yang diajukan Asep tak kunjung tersedia.

“Saya akan segera berkoordinasi dengan Kasubbag Umum untuk membahas hal itu, lebih lanjut nanti akan Saya sampaikan hasilnya,” ujar Asep.

Ditempat berbeda, Wakil Ketua III DPRD Kab. Sukabumi, Yudi Suryadikrama yang dimintai tanggapannya atas kejadian tersebut menjawab singkat, “Ya tegur saja Sekwan (Sekretaris Dewan-red)-nya kalau memang ada hal demikian,” singkatnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kab. Sukabumi lainnya yang juga dimintai tanggapannya terkait hal itu melalui media Whats App (WA), Hera Iskandar mengucapkan terimaksih atas informasi yang disampaikan kepadanya. Lebih lanjut Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan segera berkoordinasi dengan pimpinannya untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

Baca Juga :  KOWASI akan Sikapi Terkait Laporan Semester Amdal Kantor PPNP
“Sepertinya itu ranah pimpinan Kang, punten. Akan lebih pas jika kapasitasnya pimpinan untuk menjawab semua itu,” tulis Hera melalui WA menjawab pertanyaan infokowasi.com.

Soal apakah pengibaran bendera negara wajib dilakukan di lingkungan DPRD, semestinya kita mengacu pada aturan soal penggunaan bendera negara. Berdasarkan Pasal 6 UU 24/2009, penggunaan bendera negara dapat berupa pengibaran dan/atau pemasangan.

Kemudian bendera negara wajib dikibarkan pada setiap Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009 yang berbunyi :

“Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri”.

Baca Juga :  Menhub Bolehkan Mudik Lebaran 2020? Mantan Danjen Kopassus Tegas: Mudik Dilarang!

Selain pada Hari Kemerdekaan, pengibaran bendera negara juga wajib dilakukan setiap hari di beberapa tempat, termasuk di Gedung atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini jelas ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU No. 24/2009.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 24/2009 bahwa dalam hal bendera negara dikibarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 24/2009, bendera negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor, rumah, satuan pendidikan, dan taman makam pahlawan.

Jadi jelas, tak adanya pengibaran bendera seperti yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (1) UU No. 24/2009 di lingkungan Gedung DPRD Kab. Sukabumi merupakan sebuah pelanggaran terhadap UU a quo.

Laporan : Iwa K
Editor : IK

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here