Infokowasi.com — Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus bergerak mempercepat pemulihan dampak bencana sekaligus memperkuat langkah mitigasi untuk membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh. Upaya tersebut diarahkan agar masyarakat terdampak tidak hanya memperoleh penanganan atas kerusakan yang terjadi, tetapi juga mendapatkan kepastian hunian yang layak dan aman.
Langkah strategis tersebut dibahas Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat melakukan silaturahmi dan koordinasi ke Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengawal percepatan penanganan dan pemulihan dampak bencana yang terjadi sepanjang 2024 hingga 2026. Berbagai aspek menjadi perhatian, mulai dari pemulihan perumahan dan infrastruktur, penguatan mitigasi risiko bencana, hingga penanganan hunian masyarakat yang berada di kawasan relokasi.
Mengawal Pemulihan Secara Terpadu
Pemulihan pascabencana membutuhkan langkah yang terencana dan melibatkan berbagai sektor. Tidak cukup hanya memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan, proses pemulihan juga harus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman dan memperoleh lingkungan tempat tinggal yang memadai.
Karena itu, aspek perumahan menjadi salah satu pembahasan penting dalam koordinasi tersebut. Hunian masyarakat terdampak perlu mendapatkan perhatian agar proses pemulihan benar-benar memberikan kepastian bagi warga yang sebelumnya mengalami dampak bencana.
Penanganan kawasan relokasi juga menjadi bagian dari agenda yang dibahas. Pemerintah daerah terus berupaya memastikan persoalan hunian masyarakat dapat ditangani secara terkoordinasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan keselamatan warga.
Sinergi Pemda dan Pemerintah Pusat
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan pemerintah pusat.
Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar berbagai kebutuhan pemulihan dapat dikomunikasikan secara lebih efektif. Dengan dukungan dan kolaborasi tersebut, proses penanganan diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, sekaligus mempercepat hadirnya kepastian bagi masyarakat terdampak.
Sinergi juga menjadi penting karena penanganan pascabencana mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari hunian, infrastruktur, hingga mitigasi risiko. Setiap sektor membutuhkan koordinasi agar program pemulihan dapat berjalan searah dan tidak terpisah-pisah.
Perangkat Teknis Turut Mengawal
Dalam agenda koordinasi ke KSP RI tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi.
Kehadiran jajaran perangkat daerah teknis tersebut memperlihatkan bahwa penanganan pascabencana menjadi agenda lintas sektor.
Disperkim berkaitan dengan penanganan hunian dan kawasan permukiman, Dinas PU menangani aspek infrastruktur, sedangkan BPBD berperan dalam penanganan kebencanaan dan penguatan mitigasi. Kolaborasi ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh.
Tidak Sekadar Pulih, tetapi Lebih Tangguh
Selain pemulihan, penguatan mitigasi risiko menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Pengalaman menghadapi bencana sepanjang beberapa tahun terakhir menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat ketahanan kawasan.
Pembangunan dan pemulihan kawasan permukiman diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan terhadap potensi risiko bencana.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kembali tempat tinggal dan fasilitas yang terdampak, tetapi juga memiliki lingkungan yang lebih aman dan tangguh.
Memperkuat Dukungan Pemerintah Pusat
Koordinasi dengan KSP RI menjadi bagian dari langkah Pemkab Sukabumi untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Pemerintah daerah berupaya mengawal setiap tahapan penanganan agar berjalan secara terpadu, mulai dari pemulihan perumahan dan infrastruktur hingga penataan kawasan relokasi serta mitigasi risiko.
Bagi masyarakat terdampak, percepatan tersebut bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Di dalamnya terdapat harapan untuk kembali memiliki tempat tinggal yang aman, menjalani aktivitas secara normal, dan menata kembali kehidupan setelah menghadapi situasi sulit akibat bencana.
Pemkab Sukabumi pun terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi dalam membangun kawasan yang lebih siap menghadapi berbagai risiko di masa mendatang.
Sebab, pemulihan pascabencana pada akhirnya bukan hanya tentang membangun kembali apa yang telah rusak, melainkan menghadirkan kondisi yang lebih baik, lebih aman, dan lebih tangguh bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.(ASR)
