Pemkot Bogor Hingga Juli 2021, Kembalikan 716 Bidang Tanah Aset Pemerintah

Kota Bogor, infokowasi.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berupaya mengembalikan aset milik negara yang menjadi hak pemerintah. Sejak awal tahun hingga bulan Juli 2021 kemarin, ada seluas 1.430.881 meter persegi atau sekitar 716 bidang tanah milik Pemkot Bogor yang kembali kepada pemerintah.

Data tersebut dipaparkan saat Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah Aset Pemerintah Kota Bogor dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kantor Pertanahan Kota Bogor, Selasa (7/9/2021).

Penyerahan itu dihadiri langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Deni Hendana dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Denny Mulyadi.

Baca Juga :  PEMDES Batu Nunggal Gelar Antisipasi COVID-19 Di Berbagai Pasum
Wakil Walikota Bogor Dedi Dedia A Rachim (Kiri) bersama Kakantah Kota Bogor Rahmat (Kanan) saat penyerahan sertipikat Hak Atas Tanah milik Pemkot Bogor dan PLN kepada Pemerintah.
Wakil Walikota Bogor Dedi A Rachim (Kiri) bersama Kakantah Kota Bogor Rahmat (Kanan) saat penyerahan sertipikat Hak Atas Tanah aset Pemkot Bogor dan PLN kepada Pemerintah.

Dedie mengatakan, sejauh ini Kantor Pertanahan Kota Bogor selalu mendukung program-program yang ada di Kota Bogor. Ia menilai capaiannya luar biasa, salah satunya adalah sudah berhasil mendigitalisasi dan memetakan seluruh bidang tanah di Kota Bogor.

“Kota Bogor yang sudah ada sejak zaman kemerdekaan, nilai asetnya hanya Rp 8 Triliun. Makanya digitalisasi menjadi target utama kita, seluruh aset Kota Bogor yang saat ini ada sekitar 3.850 bidang. Dengan digitalisasi saya optimis bisa lebih dari 5.000-an bidang,” jelas Dedie.

Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim saat memberikan pidato sambutan.
Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim saat memberikan pidato sambutan.

Maka dari itu, perlu adanya inventarisasi dan evaluasi kembali atas aset yang dimiliki oleh Pemkot Bogor. Tak hanya aset berupa jalan, namun juga aset lainnya seperti prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Baca Juga :  Diskominfo Jadi Instrumen Penting Kabupaten Layak Anak

Dengan penambahan aset milik Kota Bogor itu pula, akan berimplikasi kepada pendapatan daerah. Sehingga bisa menambah kas daerah untuk keperluan percepatan pembangunan.

“Memang ini tantangan kita ke depan, bahwa pendapatan dari BPHTB Kota Bogor itu mencapai setengah triliun. Jadi memang harapan kita yang paling mudah itu adalah mendorong BPHTB dan PBB-P2,” kata Dedie.

Penandatanganan sertipikat tanah aset Pemkot Bogor dan PLN yang dikembalikan kepada Pemerintah.
Penandatanganan sertipikat tanah aset Pemkot Bogor dan PLN yang dikembalikan kepada Pemerintah.

Fakta lain menunjukkan, sambung Dedie, adalah tentang batas wilayah perkotaan. Bahwasanya, masih banyak wilayah yang belum memiliki tata batas wilayah yang jelas. Selain itu, juga untuk mempersiapkan moratorium pemekaran wilayah secara nasional. Untuk itu, hal – hal tersebut harus dituntaskan secara maksimal dan secepat mungkin.

Baca Juga :  Guna Mencegah Wabah Corona, Jokowi Tiadakan UN Tahun 2020

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Rahmat menambahkan, Kota Bogor memang dikenal sebagai kota yang padat. Sehingga sebenarnya, Kota Bogor memiliki potensi yang cukup besar.

Kakantah Kota Bogor Rahmat saat memberikan pidato sambutan.
Kakantah Kota Bogor Rahmat saat memberikan pidato sambutan.

“Untuk itu kita harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Kota Bogor. Dari Kota Bogor, banyak yang bisa kita andalkan,” tutup Rahmat. (Iwa K)

Editor : Iwa K
Sumber : Forkompimkot Bogor

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here