Infokowasi.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata. Tanpa dukungan publik, kebijakan sebaik apa pun tidak akan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Dalam dialog dan diskusi bersama jajaran Dinas Pariwisata, disampaikan bahwa kebijakan retribusi wisata yang selama ini dihentikan di sejumlah kawasan seperti Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, dan Minajaya, berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan penataan kawasan wisata.
Pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan konsep penataan pariwisata berbasis kawasan, dengan fokus pada:
✅penyusunan regulasi baru retribusi wisata yang lebih adil dan proporsional,
✅diversifikasi tarif berdasarkan fasilitas dan karakter destinasi,
✅penataan tata kelola parkir,
✅penguatan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi pihak ketiga,
✅serta peningkatan keamanan dan keselamatan wisatawan melalui penguatan peran Balawista.
Penataan ini diarahkan agar retribusi tidak hanya menjadi instrumen pendapatan, tetapi dikembalikan sepenuhnya dalam bentuk peningkatan pelayanan, infrastruktur, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan destinasi wisata.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan swasta dan komunitas, dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan kawasan wisata, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar destinasi.
Kunjungan Koordinasi dan Silaturahmi Kelembagaan
Sebagai bagian dari penguatan sinergi lintas kelembagaan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Bapak Ali Iskandar, beserta jajaran, melaksanakan kunjungan dan silaturahmi kepada Anggota DPR RI Dapil IV Jawa Barat Kabupaten/Kota Sukabumi, Bapak Iman Adinugraha.
Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Aspirasi yang berlokasi di kawasan Palabuhanratu, Selasa, 24/2/26. Pertemyan ini sebagai forum koordinasi strategis untuk membahas penguatan kebijakan pariwisata daerah, dukungan regulasi, pengembangan kawasan wisata unggulan, serta sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pembangunan sektor pariwisata.
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat, guna memperkuat arah kebijakan pariwisata yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pariwisata bukan hanya soal kunjungan, tetapi soal kepercayaan, kenyamanan, dan pelayanan. Jika tata kelola dibangun dengan baik, transparan, dan melibatkan masyarakat, maka pariwisata akan menjadi sektor unggulan yang menggerakkan ekonomi daerah,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen membangun pariwisata yang terkelola, berkelanjutan, berbasis kawasan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dengan menjadikan Pelabuhan Ratu sebagai kawasan ikonik yang tertata, aman, bersih, dan berdaya saing.
