Infokowasi.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama mitra kerjanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi, menggelar rapat kerja di Ballroom Grand Sulanjana Selabintana. Senin (1/7/24).
Rapat kerja tersebut membahas Laporan Pertanggungjawaban Penguna Anggaran (LPPA) dari tiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Kabupaten Sukabumi tahun 2023.
Raker tim Banggar DPRD di Pimpin Wakil Ketua l Budi Azhar Mutawali didampingi pimpinan komisi, diantaranya Ketua Komisi l dari fraksi PDI Perjuangan Paoji Nurjaman, Ketua Komisi lll dari fraksi PKS Anjak Priatama Sukma, serta Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya, selain itu hadir dari mitra kerja TAPD dipimpin Langsung PLH Sekda Kabupaten Sukabumi Toha Wildan Athohilah bersama seluruh SKPD.
Seusai acara Budi Azhar Mutawali menjelaskan bahwa rapat kerja dengan Mitra TAPD membahas tentang LPPA 2023.
” Agenda Rapat kerja hari ini, adalah agenda lanjutan dari agenda sebelumnya, yaitu pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggrana (LPPA) tahun 2023, sebelumnya sudah dilakukan rapat antara komisi dengan mitra kerja, kemudian dikompilasi dengan badan anggaran, rapat internal badan anggaran, hari ini melakukan rapat gabungan, antara badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD) untuk menyampaikan catatan-catatan yang akan dijadikan rekomendasi DPRD nanti, yang akan disampaikan pada saat rapat paripurna yang akan datang.Tentunya rekomendasi ini masukan dari berbagai komisi dari fraksi untuk perbaikan supaya Kabupaten Sukabumi jadi lebih baik lagi,” ucap Budi.
“ Kita ingin mengetahui capaian – capaian kinerja yang sesungguhnya di LPPA tidak keluar dari itu, meskipun ada catatan – catatan rekomendasi yang akan dikeluarkan, kita sudah mendapatkan penjelasan itu, dan kita akan sampaikan pada saat paripurna nanti dalam rekomendasi DPRD,” tandas Budi.
Lebih lanjut Budi mengapresiasi atas kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang untuk kesekian kalinya mendapatkan WTP dari BPK.
“Dan kita sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah hari ini yang kesekian puluh kali mendapatkan Opini WTP dari BPK, artinya sudah terbaik, WTP ini tidak ada yang lebih baik dari WTP, kinerja pemerintah daerah yang sudah melaksanakan akuntansi keuangan pemerintah dengan baik, kita berharap bisa mempertahankan penghargaan,” pungkas Budi.
Aep
