Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila, Ini Pesan Wapres dan Ormas Islam

Ilustrasi

Infokowasi.com – Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan bahwa Pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan itu.

“Memperhatikan berbagai pendapat terkait RUU HIP, maka Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk anggota DPR menunda pembahasannya,” tegas Wapres usai menggelar pertemuan dengan Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUl) di rumah dinas Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat (16/06/2020), seperti mengutip news.okezone.com.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, Pemerintah ingin fokus terhadap penanganan Covid-19 yang dampaknya sudah merambah ke masalah sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, upaya memulihkan ekonomi nasional menjadi prioritas penting saat ini.

“Alhamdulillah, keputusan Pemerintah itu mendapat respon dari MUI, NU, dan Muhammadiyah. Kami menyampaikan terima kasih dan semoga respon ini juga direspon sama oleh ormas-ormas lain dan masyarakat seluruhnya, demi ketenangan bangsa kita,” tuturnya.

Senada dengan Wapres, Menko Polhukam Mahfud M. D. mengatakan bahwa Pemerintah meminta kepada DPR selaku lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat. Selain itu, DPR juga harus banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan.

Baca Juga :  Koseka SP 2020 Kecamatan Cidahu Laksanakan Pelatihan Mandiri PCL

“Itulah sikap Pemerintah. Dan karena ini adalah produk di dalam sebuah proses legislasi yang sedang berjalan, maka Pemerintah minta menunda. Pemerintah tidak bisa langsung mencabut karena itu adalah urusan lembaga legislatif, bukan sesuatu yang bisa dilakukan Pemerintah,” ucapnya.

Pada saat yang sama, Buya Basri mewakili MUI mengapresiasi sikap Pemerintah yang meminta ditundanya pembahasan RUU HIP.

“Pemerintah ini baik sekali dan kami berharap pada semua ormas-ormas Islam yang ada di MUI agar menjadikan ini sebagai pendinginan suasana. Kita tetap terus menyikapi atau mengawal DPR selanjutnya dan kalau perlu nanti dialog,” katanya.

Juga mengutip kompas.com pada (16/6/2020), Keberadaan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, di dalam draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya.

Apa sebenarnya maksud dari kedua hal itu? Dilansir dari draf RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang di dalam Pasal 7.

Pasal tersebut memuat tiga ayat yang isinya sebagai berikut: 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristailisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Baca Juga :  2.160 Masker Dari Indomart Akan Disebar Pemkab Sukabumi

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Anwar Abbas mengatakan, memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Sebagai sebuah norma fundamental, imbuh dia, Pancasila harus dilihat di dalam satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan, urutannya pun tidak boleh diubah.

“Mengubah-ubahnya dengan berbagai cara menjadi Trisila dan Ekasila jelas merupakan sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta sangat-sangat berbahaya bagi eksistensi bangsa ini ke depannya karena yang namanya Trisila dan Ekasila itu adalah jelas-jelas bukan Pancasila,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

Ia mengatakan, nilai utama di dalam Pancasila terdapat pada sila pertama yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa.’ Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut dengan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi dan keadilan sosial harus dijiwai dan dimaknai dengan sila pertama.

Baca Juga :  Ormas BBRP Zona III, PT PIA Kembali Beraksi Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Namun, menurut dia, nilai-nilai tersebut hendak didegradasi dengan keberadaan Trisila dan Ekasila di dalam RUU tersebut. Ia mengatakan, konsep Trisila merupakan kemerosotan dari konsep ketuhanan yang harus tunduk kepada manusia.

Sebab, konsep ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang dicantumkan dalam RUU HIP adalah konsep ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’ sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7. Padahal, makhluk yang berkebudayaan itu hanyalah manusia. Dengan trisila, konsep ketuhanan menjadi harus tunduk dan patuh kepada manusia.

Sementara, konsep ekasila menunjukkan gotong royong. Makhluk yang hidupnya bergotong royong, imbuh Anwar, adalah manusia. “Jadi di dalam konsep ekasila ini yang menjadi penentu dan yang ingin mereka usahakan untuk benar-benar menjadi maha penentu di negeri ini adalah manusia, bukan lagi Tuhan,” kata dia.

 

Laporan : Martin

Editor : Martin

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here