Infokowasi.com – Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, fraksi PDI Perjuangan menemui Mahasiswa yang menggelar Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi Jumaat (21/2/ 25) dan beliau menyambut baik aksi tersebut.
Rojab sendiri berada di tengah kerumunan massa aksi dan naik ke mobil komando membacakan semua tuntutan yang disampaikan.
“Kami DPRD Kota Sukabumi menyambut baik penyampaian aspirasi adik adik mahasiswa ini, selagi dalam penyampaian nya tidak berbuat anarkis, dan tentunya kami akan menyampaikan semua aspirasi dan tuntutan mahasiswa ini kepada DPR RI,” singkatnya.
Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GEMA) dan Aliansi BEM se-Sukabumi (ABSI). Mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada DPRD Kota Sukabumi, terutama terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam kesempatan tersebut juga para peserta aksi menyuarakan aspirasi dengan Tajuk (Indonesia Gelap) dan menyampaikan beberapa tuntutan.
Koordinator ABSI Sukabumi, Yogi, mengatakan, aksi bertujuan menuntut kaitan dengan kebijakan pemerintah.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 mengenai pemangkasan anggaran, terutama pada sektor pendidikan, yang dianggap berdampak buruk bagi masa depan generasi bangsa.
“Kami juga meminta agar kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau kembali, dengan mempertimbangkan efisiensi pengalokasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas,” tuturnya.
Selain itu, mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan yang berbasis riset ilmiah tetapi tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan bangsa.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menuntut Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset dan meninjau ulang UU Mineral dan Batu Bara, agar posisi perguruan tinggi dapat dijadikan pihak ketiga dalam pengelolaan tambang.
“Aksi ini mencerminkan semangat mahasiswa dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat, serta menuntut kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (Robi)
