Infokowasi.com – Persoalan pengangguran membutuhkan langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor. Tidak cukup hanya menghadirkan informasi lowongan pekerjaan, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan juga harus memastikan masyarakat memperoleh kesempatan kerja secara adil, terbuka, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Semangat tersebut menjadi salah satu landasan hadirnya program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Polres Sukabumi. Program ini mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi karena dinilai mampu membuka akses kesempatan kerja sekaligus memberikan perlindungan kepada para pencari kerja dari praktik rekrutmen yang merugikan.
Peluncuran program tersebut dilakukan bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), Bandung. Sementara itu, jajaran Polres Sukabumi mengikuti kegiatan secara daring dari Aula Mapolres Sukabumi, Rabu (11/11/2026).
Kehadiran Poliran membawa pendekatan baru dalam menjembatani kebutuhan perusahaan dengan masyarakat yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja, program ini juga menghadirkan ruang pengawasan dan pengaduan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Sejumlah perusahaan di Kabupaten Sukabumi turut mengambil bagian dengan membuka peluang kerja, di antaranya PT Sun Suka Abadi, Gunung Salak, Dasan Pan Pacific Indonesia, Lidya Sola Gracia, Asaba Land, dan Busana Indah Global. Dukungan juga datang dari sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk memperkuat kesiapan calon tenaga kerja sebelum memasuki dunia industri.
Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi menegaskan, Poliran merupakan bentuk kepedulian kepolisian terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya mereka yang masih berupaya memperoleh pekerjaan.
Menurutnya, kepolisian tidak hanya berperan sebagai penghubung antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga memastikan proses perekrutan berjalan secara sehat dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Ia menegaskan, masyarakat maupun perusahaan dapat menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi pungutan liar, permainan dalam proses seleksi, ataupun intervensi yang mencederai prinsip keadilan dalam penerimaan tenaga kerja.
Setiap laporan yang masuk, lanjutnya, akan menjadi perhatian Polres Sukabumi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Polres Sukabumi juga berkomitmen memperluas komunikasi dengan kalangan perusahaan dan pemerintah daerah agar informasi kesempatan kerja semakin mudah dijangkau masyarakat.
Dukungan terhadap langkah tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas. Ia menyatakan pemerintah daerah menyambut baik inisiatif Poliran karena sejalan dengan upaya memperluas kesempatan kerja sekaligus menjawab keresahan masyarakat terkait sulitnya memperoleh pekerjaan.
Menurut Andreas, keterlibatan perusahaan dan seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan proses penerimaan tenaga kerja yang bersih, transparan, serta tidak membebani pencari kerja dengan pungutan yang tidak semestinya.
Ia juga mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bersama perangkat daerah terkait agar semakin intensif berkoordinasi dengan kepolisian. Sinergi tersebut dinilai penting supaya informasi lowongan pekerjaan dapat tersampaikan secara luas dan setiap persoalan ketenagakerjaan bisa ditangani secara terarah.
Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Suhendar, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan Poliran. Ia menilai program tersebut memiliki keterkaitan erat dengan agenda pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan.
Berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari 7,2 persen menjadi 7,11 persen. Pemerintah daerah berharap tren positif tersebut terus berlanjut dengan sasaran penurunan hingga 6 persen pada 2027.
Poliran diharapkan menjadi salah satu instrumen pendukung untuk mempercepat pencapaian target tersebut, melalui perluasan informasi pekerjaan, peningkatan kesiapan tenaga kerja, serta pengawasan terhadap proses perekrutan.
Lebih dari sekadar program penyedia informasi lowongan kerja, Poliran menghadirkan pesan penting bahwa memperoleh pekerjaan merupakan kesempatan yang harus terbuka bagi setiap orang, bukan peluang yang dapat diperjualbelikan melalui praktik pungutan liar.
Dengan kolaborasi kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan, dan lembaga pelatihan, Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin sehat dan berpihak kepada masyarakat.
Sebab, membuka lapangan pekerjaan bukan hanya tentang memberikan kesempatan untuk bekerja, tetapi juga menghadirkan harapan, menjaga martabat masyarakat, dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
