Infokowasi.com – Keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebatas penyampaian data dan pemenuhan kewajiban birokrasi. Lebih dari itu, transparansi harus menjadi pintu bagi masyarakat untuk mengetahui, mengakses, sekaligus merasakan manfaat nyata dari berbagai kebijakan dan program pemerintah.
Prinsip tersebut kembali ditegaskan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menekankan bahwa kualitas keterbukaan informasi tidak semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen atau terpenuhinya standar administratif. Ukuran sesungguhnya terletak pada sejauh mana informasi mampu menjangkau masyarakat dan memberikan ruang partisipasi publik.
Menurutnya, informasi yang terbuka, akurat, dan mudah dijangkau merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang transparan antara pemerintah dan masyarakat. Terlebih di sektor ketenagakerjaan, publik memiliki hak untuk mengetahui berbagai peluang pelatihan, kesempatan kerja, hingga bentuk perlindungan bagi tenaga kerja.
Komitmen tersebut tercermin melalui sejumlah program strategis yang terus dikembangkan Kemnaker. Salah satunya Pelatihan Vokasi Nasional (PVN). Hingga 30 Oktober 2026, program ini telah mencatat 265.008 pendaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.458 peserta telah menuntaskan pelatihan, termasuk 1.257 penyandang disabilitas.
Sementara itu, tingkat penempatan kerja lulusan atau graduate placement rate tercatat mencapai 40,12 persen. Angka tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan program, meskipun belum mencakup keseluruhan lulusan baru.
Capaian lainnya terlihat dalam Program Pemagangan Nasional melalui MagangHub. Berdasarkan data per 26 Oktober 2026, sebanyak 87.122 peserta telah ditetapkan, dengan 81.530 peserta berstatus aktif. Program ini turut didukung 7.701 penyelenggara serta 31.367 mentor yang berperan dalam memberikan pengalaman kerja kepada para peserta.
Di sisi lain, Kemnaker juga terus membenahi sistem pelayanan informasi hingga menjangkau Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan, bimbingan teknis, kunjungan lapangan, serta evaluasi internal guna memastikan pelayanan informasi publik berjalan sesuai standar.
Tidak hanya membuka akses informasi, Kemnaker juga memberikan perhatian terhadap setiap permohonan informasi dan pengaduan masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas sekaligus memastikan aspirasi publik memperoleh perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan.
Cris menegaskan, keterbukaan informasi harus mampu menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki program yang baik, tetapi juga harus memastikan masyarakat mengetahui keberadaan program tersebut dan memahami cara memperoleh manfaatnya.
Melalui penguatan transparansi dan tata kelola informasi, Kemnaker berharap seluruh kebijakan di bidang ketenagakerjaan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat luas.
Sebab, keberhasilan pelayanan publik bukan hanya tentang seberapa banyak program yang dijalankan, melainkan juga seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
Sumber: Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan RI
(ASR)
