Infokowasi.com – Langkah penting dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukabumi kembali ditorehkan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD resmi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Bersama yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Tiga regulasi yang memperoleh persetujuan bersama tersebut mencakup Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Kesepakatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah bersama lembaga legislatif dalam membangun landasan kebijakan yang lebih terarah, sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan perhatian serta menjalankan pembahasan secara bersama hingga ketiga Raperda mencapai tahap persetujuan.
Menurutnya, setiap regulasi yang disusun harus memiliki orientasi jelas, bukan hanya menjadi kelengkapan administrasi pemerintahan, melainkan menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu regulasi yang mendapat perhatian adalah Raperda tentang Desa. Aturan ini diproyeksikan menjadi pijakan dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, mencakup pengaturan kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pelaksanaan pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Bupati berharap keberadaan regulasi tersebut mampu mendorong pemerintahan desa agar semakin tertata, profesional, serta memiliki kapasitas lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 membawa penyesuaian penting dalam struktur kelembagaan pemerintah daerah. Salah satu substansi yang diatur adalah peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A.
Penyesuaian tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam menangani urusan pertanahan dan penataan ruang. Dengan kelembagaan yang lebih sesuai terhadap kebutuhan dan beban kerja, diharapkan pelaksanaan tugas pemerintahan pada sektor tersebut dapat berjalan semakin optimal.
Adapun Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 telah melalui rangkaian pembahasan, termasuk evaluasi Gubernur Jawa Barat serta penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan kebijakan anggaran agar perencanaan keuangan daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Sebagai penanda tercapainya kesepakatan, Bupati Sukabumi bersama pimpinan DPRD melakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap ketiga Raperda tersebut.
Bupati berharap, persetujuan yang telah dicapai dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh regulasi benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Tiga Raperda, satu arah pembangunan. Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan menjadi fondasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya mewujudkan daerah yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).
(ASR)









