Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law, Awasi Pemerintah dalam Menangani Pencegahan COVID-19

Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law, Awasi Pemerintah Dalam Menangani Pencegahan COVID-19

Infokowasi.com Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR RI menyayangkan sikap DPR RI yang akan terus melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di tengah wabah virus Corona yang semakin membesar.

“Teman-teman saya di parlemen ini tidak peka terhadap masalah besar yang sedang dihadapi rakyat Indonesia. Mereka telah memanfaatkan situasi wabah virus Corona untuk segera menggolkan RUU Cipta Kerja menjadi UU,” sesal anggota parlemen yang sering bersuara lantang menyuarakan nasib buruh ini.

Ribka Tjiptaning yang juga Ketua PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana ini justru mengajak DPR RI fokus terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.

Hentikan Pembahasan RUU Omnibus Law, Awasi Pemerintah Dalam Menangani Pencegahan COVID-19

“Parlemen harus fokus menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah yang sedang berjibaku mengatasi wabah virus yang mematikan itu. Banyak hal yang masih belum optimal dikerjakan pemerintah dan perlu pengawasan parlemen,” tegasnya.

Ribka Tjiptaning mengatakan di lapangan yang meninggal tidak hanya karena terinfeksi Covid-19, tetapi menyebabkan pasien lain jadi korban karena salah penanganan. Demikian juga dengan terbengkalainya pasien Demam Berdarah Dengue.

“Saya mendengar laporan dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) sudah ada dua anggotanya meninggal dunia. Hari ini satu lagi meninggal setelah delapan hari tidak dilayani cuci darah karena dinyatakan PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Alasannya nunggu hasil pemeriksaan apakah positif atau negatif dari Covid-19. Tapi, faktanya rumah sakit tidak mempunyai fasilitas hemodialisa di ruang isolasi,” kecamnya.

Lebih lanjut, Ribka mendesak Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk segera melengkapi semua rumah sakit rujukan dengan fasilitas hemodialisa di ruang isolasi, seperti protokol yang telah dikeluarkan PENEFRI (Perhimpunan Nefrologi Indonesaia).

“Kalau protokol ini tidak dijalankan akan banyak lagi pasien gagal ginjal meninggal dunia karena dinyatakan PDP. Dua pasien gagal ginjal yang meninggal itu hasil tes swabnya ternyata negatif. Mereka meninggal bukan karena terinfeksi virus Corona, tetapi tidak mendapat pelayanan cuci darah karena dikategorikan ODP, PDP dan suspect Covid-19,” tegasnya.

Dr. Ribka Tjiptaning P. AAK

Ketua DPP PDI Perjuangan (Bidang Penanggulangan Bencana) & Fraksi PDI Perjuangan Komisi-IX DPR RI

Baca Juga :  Kabar Gembira...!!!Mulai Bulan Juli 2020, Iuran SPP Untuk SMA dan SMK di Jawa Barat Gratis

(RED)

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here