Penambahan Kuota Tak Atasi Masalah Bila Orang Kaya Tak Malu Pakai LPG 3 Kg

Penambahan Kuota Tak Atasi Masalah Bila Orang Kaya Tak Malu Pakai LPG 3 Kg
Infokowasi.com, Jakarta –  orang-orang kaya tidak punya malu lagi ikut menikmati LPG (liquefied petroleum gas) bersubsidi 3 kilogram , maka penambahan kuota gas melon tak akan bisa mengatasi masalah kelangkaan gas bersubsidi di pasaran. Untuk itu, anggota Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, sepakat bila mekanisme penyaluran subsidi gas perlu diganti melalui penyaluran bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat miskin.
Seperti diberitakan, aturan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sudah sangat jelas bahwa LPG (liquefied petroleum gas) bersubsidi 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi usaha kecil yang beromzet maksimal Rp 833 ribu per hari. Karena itu, PT Pertamina (Persero) mencantumkan kalimat sangat lugas dalam tabung gas melon (sebutan LPG subsidi 3 Kg); “Hanya untuk Masyarakat Miskin”.

Tapi faktnya, banyak orang mampu ikut memakai gas melon, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pegawai negeri. Jadi tak aneh bila di beberapa daerah kini seringkali terjadi kelangkaan elpiji 3 kg. Akibatnya, warga kurang mampu seringkali tak bisa memperoleh elpiji 3 kg karena tidak sedikit kalangan pengusaha restoran suka main borong gas bersubsidi yang sebenarnya jadi jatah warga miskin. Ujungnya, distribusi gas melon selalu bikin gaduh. Hal inilah yang membuat PT.Pertamina sering melakukan operasi pasar. Sementara pemerintah daerah juga terpaksa harus melakukan razia.

Baca Juga :  Ban-Gub Terdampak Covid-19, Segera Dibagikan ke 1.269 Penerima di Surade

Karena itu, para praktisi energi dan ekonom mendesak pemerintah agar segera mencabut subsidi untuk LPG (liquefied petroleum gas) bersubsidi 3 kg. Salah satu alasannya, distribusi LPG bersubsidi 3 kg yang lebih dikenal dengan sebutan gas melon itu dinilai tidak tepat sasaran. Sebab, para pelaku usaha dan pegawai berpenghasilan tinggi trernyata tidak malu-malu ikut memakai LPG bersubsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi bagi warga miskin itu.

Ekonom Core Indonesia, Piter Abdullah, mengusulkan, agar pemerintah mencabut saja subsidi untuk LPG 3 kg tersebut/ Kemudian, mekanisme penyaluran dana subsidi itu diubah melalui transfer uang secara langsung kepada warga yang benar-benar miskin.

Baca Juga :  Update Covid-19 Purwakarta : ODP 115, PDP 19 dan Positif 18
Menurut Piter Abdullah, dengan transfer uang subsidi secara langsung kepada warga miskin diyakini akan lebih tepat sasaran dan tidak boros menghabiskan anggaran negara. Perubahan mekanisme tersebut justru lebih mudah dilaksanakan pemerintah sehingga setiap saat tidak akan ada kegaduhan soal kelangkaan gas melon. Pasalnya, yang gaduh kehabisan elpiji gas melon justru orang-orang kaya yang seharusnya tidak berhak membeli gas melon.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, juga sependapat dengan Piter Abdullah. Menurut Mamit, apabila subsidi diberikan secara terus menerus maka beban anggaran negara akan terus bertambah, sehingga mengganggu keuangan negara. Pasalnya, saat ini 70% elpiji masih impor sehingga memperlebar defisit neraca perdagangan.

Baca Juga :  Dinilai Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Didesak Cabut Subsidi LPG 3 Kg
“Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg di mana salah satunya adalah distribusi tertutup. Ini lebih jelas asalkan datanya beneran tepat sasaran jangan sampai salah data,” jelas Mamit.

Sumber: Bensinkita

Laporan: Dadan Haekal
Editor: Wandi

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here