Infokowasi.com — Membangun Kabupaten Sukabumi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan di tingkat kabupaten. Dibutuhkan keselarasan langkah hingga ke pemerintahan desa sebagai garda terdepan yang setiap hari bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut ditegaskan Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah yang berlangsung di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Di hadapan jajaran pemerintahan desa, Bupati mengingatkan bahwa kepala desa memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Mereka bukan hanya pemegang amanah pemerintahan di tingkat lokal, tetapi juga menjadi penghubung utama antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat.
Menurut Asep Japar, keberadaan kepala desa memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dari jalannya roda pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Karena itu, diperlukan kesamaan visi, komitmen, serta tanggung jawab dalam menjalankan program pembangunan.
“Karena kepala desa adalah ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kalau misalkan tidak ada kepala desa, akan seperti apa,” ujarnya.
Kegiatan harmonisasi tersebut sekaligus menjadi ruang penyamaan persepsi mengenai sistem evaluasi kinerja pemerintahan desa melalui 12 program prioritas Bupati Sukabumi dalam mewujudkan Desa Mubarakah.
Melalui penyelarasan kebijakan ini, pemerintah desa diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan mampu menerjemahkan arah pembangunan kabupaten menjadi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kades Diminta Jangan Menutup Diri dari Aspirasi Masyarakat
Salah satu penekanan penting yang disampaikan Bupati adalah perlunya membangun budaya komunikasi yang terbuka di lingkungan pemerintahan desa.
Asep Japar meminta para kepala desa agar bersikap komunikatif, kooperatif, dan tidak menghindari pertanyaan maupun kritik yang datang dari masyarakat. Setiap aspirasi, termasuk yang disampaikan melalui surat oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan mahasiswa, harus disikapi secara bijak dan profesional.
Baginya, komunikasi yang baik merupakan jalan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Kita hadapi dengan baik melalui komunikasi,” tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keterbukaan dan keberanian memberikan penjelasan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemerintahan. Pemerintah desa harus hadir sebagai institusi yang mudah diakses, mampu mendengarkan, serta memberikan jawaban atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Enam Wilayah Disiapkan Menjadi Ruang Dialog Kepala Desa
Untuk memperkuat hubungan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa, Bupati juga mendorong pembentukan forum dialog kepala desa yang rencananya dibagi ke dalam enam wilayah.
Forum tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi dua arah yang lebih efektif. Para kepala desa nantinya dapat menyampaikan berbagai persoalan, kebutuhan pembangunan, hingga kendala pelayanan publik yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Dengan pola komunikasi yang lebih dekat, pemerintah kabupaten diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi desa secara langsung sehingga kebijakan dan langkah penanganan dapat disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Keterbukaan Informasi Menjadi Fondasi Pemerintahan Desa
Kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah juga dirangkaikan dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa.
Dalam sesi tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, menyampaikan materi mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik serta kewajiban badan publik desa dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan pemahaman ini menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik, sementara pemerintah desa berkewajiban menjalankan pelayanan informasi secara benar dan bertanggung jawab.
Keterbukaan informasi bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap seluruh kepala desa semakin memahami arah kebijakan daerah, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
Sebab, keberhasilan mewujudkan Desa Mubarakah tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembangunan, tetapi juga dari hadirnya pemerintahan desa yang mampu mendengar suara rakyat, terbuka terhadap kritik, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Desa yang kuat lahir dari pemerintahan yang terbuka. Pembangunan yang berhasil tumbuh dari komunikasi yang sehat. Dan kepercayaan masyarakat dibangun melalui pelayanan yang nyata.
Dengan harmonisasi kebijakan, penguatan komunikasi, serta keterbukaan informasi, cita-cita mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah diharapkan semakin nyata dimulai dari desa.
(ASR)
