Infokowasi.com – Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengaku kecewa mendengar pemaparan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril soal guru honorer,
“ Kami kecewa mendengar pemaparan Dirjen GTK dalam diskusi virtual dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Yang disampaikan sangat normatif. Belum terlihat terobosan-terobosan Dirjen GTK untuk guru. Masih bicara standar normatif. Ini yang tidak kami harapkan,” kata Satriwan.
Dia melanjutkan, sebagai regulator, Dirjen GTK harusnya memaparkan arah kebijakannya seperti apa ke depan untuk menyelamatkan guru honorer baik yang sudah lulus PPPK ( Pegawai Pemeruntah dengan perjanjian kerja) mupun belum.
“ Harusnya pokus pada rencana kebijakan, sjenario apa yang akan GTK lakukan jangan berlindung di bawah ketidakpastian COVID-19,” ucapnya.
Dia juga menilai, Dirjen GTK tidak memberikan solusi untuk persoalan guru honorer dan 34.954 PPPK GTK masih bicara level normatif.
Padahal harapan seluruh tenaga pendidik yang disampaikan Dirjen GTK lebih memvumi dan bisa dilaksanakan guru. Bukan materi teoritik yang melangit.
“ Kami belum mendengar ide kreatif GTK untuk perbaikan, peningkatan kompetensi dan perlindungan guru,” tandasnya.
Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ( GTK) Kemendikbud Iwan Syahril meminta para guru honoerer K2 yang lulus PPPK( pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada ekrutmen Februari 2019 untuk bersabar.
Dikatakan, pemerintah saat ini tengah intens melakukan pembahasan.
“ pernyataan masalah guru honorer terutama PPPK hasil rekrutmen 2019, jadi salah satu perhatian kami. Masalah PPPK ini tentunya harus dibahas lintas Kementrian. Nah, Mendikbud Nadiem Makarim terus melakukan komunikasi politik dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN- RB),” tutur Irwan dalam bincang-bincang virtual bersama Ikatan Guru Indonesia (IGI), Rabu.
Irwan optimis, dengan gaya komunikasi Mendikbud Nadiem yang luwes, bisa membuat pembahasam lintas instansi ini lebih cepat.
Sebab, sejatinya semangat seluruh instansi yang diamanatkan melakukan pembahasan Rancangan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK .
Laporan: Dadan Haekal
Editor: WD
