Cidahu – Dalam rangka menyusun Rancangan RKP Perubahan T.A. 2021, Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2022 serta Penyusunan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023 Pemerintahan Desa Pondokkaso Tengah Sabtu 11/9/2021 melaksanakan Musdes yang dihadiri oleh Unsur terkait antara lain Ketua RT, Ketua RW Kepala Dusun, LPMD, Karang Taruna serta tokoh masyarakat.
Agun Gunawan Kepala Desa Pondokkaso Tengah dalam sambutannya mempersilahkan untuk mengajukan program pembangunan sebanyak mungkin dan jangan merasa bosan dalam mengusulkannya baik itu pembangunan fisik maupun non fisik yang akan disusun dalam RKP Desa sesuai regulasi, walaupun prioritas pembangunan hasil Musrenbang Desa Tahun 2020 sendiri masih banyak yang belum terealisasikan di tahun 2021, sebab adanya direvisi anggaran untuk penanggulangan Covid 19 contohnya seperti BLT DD dan sebaginnya, saya berharap dalam kondisi sekarang ini swadaya dan gotong royong masyarakat lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa menunjang pembangunan yang tidak terdanai APB Desa terutama pemeliharaan jalan lingkungan diwilayahnya masing-masing tegasnya.
Ditempat yang sama H.Ihin Solihin Ketua BPD memaparkan Program pembagunan Tahun 2022 antara lain Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai dengan kewenangan Desa program prioritas Nasional sesuai kewenangan Desa Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
A. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa yang dimaksud
1. penanggulangan kemiskinan
2. Pembentukan, pengembangan kapasitas untuk pertumbuhan ekonomi desa merata
3. Pembangunan dan pengembangan usaha produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan usaha milik Desa (Bumdes)
B. Sustainable Development Goals (SDGs)
1.Pendataan, pemetaan, potensi dan sumberdaya, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi.
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
4. Pencegahan Stunting
5. Pengembangan Desa inklusif.
C. Mitigasi
1. Mitigasi penanganan bencana alam.
2. Mitigasi Penanganan bencana non alam.
3. Mitigasi mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Desa (DD).
Hal ini saya sampaikan supaya dimengerti sehingga bila ada usulan pembangunan fisik tertunda bisa memahami karena bukan saja pembangunan Fisik melainkan pembangunan non Fisikpun harus menjadi prioritas pungkas Ihin.
Keputusan musdes ditutup dengan prioritas program pembangunan tahun 2022, riview dari usulan program pembangunan tahun 2020 yang belum terdanai APB Desa tahun 2021. yang akan dibahas dalam Musrenbang Desa yang akan datang.
(Cecep Sudrajat)
