Infokowasi.com, Sukabumi
Anggota DPR RI Komisi Vll fraksi PDI Perjuangan dr Ribka Tjiptaning, ikut hadir pada acara Rapat Kerja kementrian Sosial RI dengan Mitra kerja DPR RI Komisi Vlll (delapan)
Acara dengan mengambil tema “Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya dan Peningkatan Kapasitas Pilar-pilar Sosial”
Acara di gelar di Ballroum Hotel Augusta Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicantayan , Rabu(2/11/22) nampak hadir di acara, Perwakilan Kemensos RI Sembiring, anggota DPR RI Komisi Vlll (delapan ) fraksi PDI Perjuangan Selly Andriani Gantina, kepala Dinas Sosial Kota/Sukabumi, KSB DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi yang di ketuai Yudi Suryadikrama serta para peserta dari Perwakilan Korwil pendamping PKH Jabar, Perwakilan pendamping PKH Kota dan Kabupaten Sukabumi, juga para Kordinator pendamping PKH sampai tingkat Kecamatan
dr. Ribka di sela sela kesibukannya mengatakan,
“Hari ini kita bersama Anggota DPR RI komisi Vlll (delapan) selaku Mitra kerja kemensos, bertemu dengan para pendamping PKH , Karena kan mereka Bekerja untuk mengatasi kemiskinan khusus nya yang bekerja di kota/kabupaten Sukabumi untuk Semangat terus dalam bekerja“, ulasnya.
Setiap orang ada lelahnya karena mengurus orang banyak , apalagi bedanya kota/kabupaten Sukabumi khususnya, sangat melelahkan,
Saya berharap mereka bisa lebih semangat karena lawan kita itu kemiskinan dan kebodohan bukan perbedaan agama suku atau ras, tuturnya
Di tempat yang sama Anggota DPR RI Komisi Vlll (delapan) dari fraksi PDI Perjuangan Selly Andriani Gantina menambahkan, “Kita coba melakukan secara offline dan kira coba ingin mengetahui bagaimana peran serta dari pada pendamping PKH terhadap kondisi saat ini, karena banyak hal yang tadi kita dapatkan, bahwa fungsi kordinasi antara sinergitas satu kelembagaan dan kementrian masih belum bersinergi, imbuhnya.
Antara satu Dinas instansi dengan instansi lain juga belum bersinergi kemudian masih ada kendala kaitan dengan Himbara yang menjadi mitra dengan kementrian sosial ternyata masih punya permasalahan yang sangat rumit di saat pencairan di masyarakat,
kemudian kita juga memahami bahwa ini menjadi PR bagi kementerian sosial khususnya saya di DPR RI bahwa permasalahan itu harus di tuntaskan kemudian kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa menuntut bahwa memberikan pelayanan baik , sementara kesejahteraan mereka pun tidak menjadi perhatian dari kementerian sosial dan ini harus menjadi keseriusan bersama” tambahnya.
Aep S
