Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Resmi Berlaku

Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Resmi Berlaku

Jakarta, infokowasi.com – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), akhirnya diberlakukan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Permenkes yang bernomor 9 Tahun 2020 itu mengatur secara detail mengenai tahapan permohonan daerah tentang penetapan PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam peraturan yang ditandatangani Menkes pada 3 April 2020 tersebut, disebutkan bahwa Menteri Kesehatan berwenang untuk menetapkan PSBB di suatu wilayah yang diduga kuat terinfeksi Covid-19.

Daerah yang menerapkan PSBB harus memenuhi kriteria, sebagaimana dinyatakan dalam BAB II Bagian Kesatu, Pasal 2. Agar bisa ditetapkan status PSBB, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi dua kriteria.

Pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Dalam bagian Permohonan Penetapan Pasal 3 menyebut, menteri menetapkan PSBB di suatu wilayah berdasarkan permohonan Gubernur/Bupati/Walikota.

Baca Juga :  PDIP PUSAT SERAHKAN BANTUAN UNTUK KORBAN GEMPA KALAPANUNGGAL SMI

Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar Resmi Berlaku

Permohonan PSBB kepada Menkes harus disertai dengan data, peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal.

“Menteri menetapkan PSBB untuk wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan,” demikian bunyi ketentuan tersebut.

Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pelaksanaan PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Baca Juga :  Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani Meninggal Dunia, Terpapar Covid-19 Sejak Juli 2020

Wilayah yang menerapkan PSBB akan meliburkan sekolah, pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, peliburan tempat kerja menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.

Peliburan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, juga ada pembatasan kegiatan keagamaan. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Pengecualian kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.

Baca Juga :  Bantuan Sosial Tunai Pemkab Sukabumi Mulai disalurkan, H. Marwan : Tidak Boleh Ada Pemotongan

Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19, boleh dilakukan, dengan syarat jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang. Upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) harus diutamakan.

Kemudian, dilakukan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan pembatasan moda transportasi umum dengan berbagai pengecualian.

“Pembatasan Sosial Berskala Besar akan berdampak pada pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut. Sehingga, penanggulangan Covid-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif,” papar Terawan, dalam PMK yang ditandatanganinya.

“Respons kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, dijalankan dengan tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah,” pungkasnya.

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Wandi Darmawan

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here