Bodebek Akan Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Bodebek Akan Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Bupati Bogor, Ade M Yasin.

Bogor, infokowasi.com – Setelah mengetahui angka kasus Covid-19 semakin meningkat di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, akhirnya Pemda dan Pemkot Bogor sepakat mengusulkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Gubernur Jawa Barat di wilayahnya masing-masing.

Diketahui sampai Selasa (7/4/2020) pukul 19.00 WIB, kasus positif Corona di Kabupaten Bogor mencapai 23 orang, sementara di Kota Bogor tercatat sebanyak 41 orang positif Covid-19.

Bodebek Akan Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim

Bupati Bogor Ade Yasin berpikiran untuk segera menerapkan PSBB setelah pihaknya mengikuti video confrence dengan Gubernur Jawa Barat dan empat kepala daerah lainnya di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi, Selasa (07/04/2020) malam.

“Karena Pemprov Jabar mengusulkan. Kabupaten Bogor pun siap ajukan PSBB dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Menurut Ade, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, daerah yang ajukan PSBB harus menerima persetujuan pelaksanaan oleh Kementerian Kesehatan.

Baca Juga :  Debit Air Danau Lido Naik Sampai Parkiran RM Yuliana

“Saya bersama Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor akan mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan PSBB. Termasuk kesiapan daerah dalam aspek ketersediaan kebutuhan dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran operasional, serta aspek jaring keamanan,” tegas Bupati Bogor.

Ade mengatakan, keputusannya mengajukan PSBB ini berdasarkan data yang diperoleh. Antara lain, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta pasien positif di Kabupaten Bogor yang jumlahnya terus bertambah.

“Kami juga akan segera melaporkan data berdasarkan hasil tes masif di Kabupaten Bogor beserta peta persebaran COVID-19 kepada Pemprov Jawa Barat,” katanya.

Senada dengan Pemkab Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pun menyetujui usulan dari Gubernur Jawa Barat untuk mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan.

Namun, Pemkot Bogor menginginkan jika PSBB ini dilaksanakan Jaring Pengaman Sosial pun harus segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.

Baca Juga :  Tim Gabungan Lakukan Patroli Malam Pastikan PSBB Kota Bogor Kondusif

“Intinya Kota Bogor setuju untuk mengajukan PSBB dilaksanakan, tapi kami ingin sekali menyesuaikan dengan turunnya jaring pengaman sosial yang akan dikucurkan oleh Pemprov Jawa Barat,” kata Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim saat teleconference dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama kepala daerah lainnya, Selasa (7/4/2020) malam.

Dedie mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan DPRD Kota Bogor. Pada dasarnya dewan memberikan ‘lampu hijau’ apabila memang Kota Bogor mengajukan PSBB kepada Gubernur Jawa Barat, kemudian diteruskan ke Menkes dengan catatan dilengkapi kajian dampak sosial dan dampak ekonomi yang timbul selama penerapannya nanti.

“Tentu yang perlu kami pastikan adalah jaringan pengamanan sosial. Kemarin kami rapat dengan PT Pos Indonesia terkait dengan bantuan yang akan diturunkan oleh Pemprov Jawa Barat. Tetapi yang perlu kami pastikan adalah kapan kira-kira disalurkan sehingga timing penetapan PSBB dengan turunnya dari Provinsi ini bisa tepat,” jelasnya.

Baca Juga :  Dinilai Lamban Berikan Laporan APBD Percepatan Covid-19, Kemenkeu Tunda DAU

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, pada intinya semua sepakat bahwa Kota dan Kabupaten yang berdekatan dengan DKI Jakarta mengajukan PSBB ke Menkes.

“Kami tunggu surat yang bertanda tangan kepala daerah yang ditujukan kepada Gubernur sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat untuk segera direkap besok pagi dan siangnya dikirim ke Menkes. Saya kawal agar bisa segera diputuskan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, ia mengingatkan semua kepala daerah terus melaksanakan rapid test sebanyak-banyaknya. Pasalnya, Jawa Barat menargetkan 100 ribu orang telah di tes.

Untuk jaring pengaman sosial dalam membantu rakyat ada 5 ‘pintu’ di Jawa Barat. Dia menekankan bagaimana caranya agar jangan ada duplikasi atau penerima ganda sesuai arahan pemerintah pusat.

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Yossy Suryadi

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here