Corona, Iuran BPJS Kesehatan Turun

Corona Menyebabkan Iuran BPJS Kesehatan Turun

Infokowasi.com – Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi peserta mandiri yakni segmen pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) akan kembali turun mulai Jumat, 1 Mei 2020. Penurunan iuran BPJS Kesehatan ini mengacu pada peraturan Presiden 82 tahun 2018. Besaran iuran untuk kelas I sebesar Rp 80.000 kelas II Rp 51.000 dan kelas III Rp 25.000. Hal ini merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 7P/ HUM/2020 yang membatalkan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ ruf, menjelaskan perhitungan pemberlakuani penyesuaian iuran sesuai dengan putusan MA adalah per 1 April 2020 sementara, iuran dari januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 kelas II dan Rp 42.000 untuk kelas III. “jadi, iuran Januari sampai Maret 2020 tidak ada pengembalian atau dikonpensasi di bulan berikutnya. Namun, kelebihan iuran peserta JKN- KIS yang telah dibayarkan pada April 2020 akan dikompensasikan ke iuran bulan berikutnya,” kata Iqbal dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (1/5/2020).

Baca Juga :  Diskominfo Purwakarta Bagikan Masker Gratis Untuk Warga

Iqbal menerangkan, BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi serta penghitungan kelebihan iuran peserta. Selanjutnya, per 1 Mei 2020 peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. Adapun penyesuaian iuran ini hanya berlaku untuk peserta segmen PBPU dan BP.

Sementara segmen peserta lainnya, yakni peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) tetap mengacu pada Perpres 75 tahun 2019.
Iqbal mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait iuran BPJS Kesehatan.

Isinya mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, kontruksi ekosustem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (Pusat dan Daerah).

Baca Juga :  Kadis PU Kabupaten Sukabumi Mengucapkan Hari Jadi Ke-74 Bhayangkara

Menurutnya, rancangan Peraturan Presiden tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para meteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden.

Lebih lanjut, Iqbal berharap dengan diturunkannya iuran peserta mandiri akan mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Namun, dia juga berharap peserta tetap menjaga status kepesertannya untuk tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya.

“Ini merupakan salah satu wujud gotong- royong khususnya di saat bangsa sedang bersama melawan Covid-19,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center bila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan hingga informasi lainnya.

Baca Juga :  PSBB Disetujui Menkes, Pemkot Bogor Akan Berikan Sanksi Tegas Terhadap Pelanggar

Laporan : Dadan Haekal
Editor : Wandi

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here