Program kegiatan Bantuan Sosial (Bansos) anggota DPRD Kota Sukabumi yang berjumlah 35 kursi pelaksanaanya dilakukan di wilayah pemilihan masing-masing.
Kegiatan tersebut ditopang dengan menggunakan uang APBD Kota, selanjutnya realisasi di lapangan berdasarkan skala prioritas ajuan kebutuhan pembangunan atau permodalan kepada Walikota, dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang setiap tahunnya hampir mencapai lebih dari 5 Miliar rupiah.
Dana bansos tersebut dikucurkan dalam 2 termin, tahapan pertama diturunkan melalui anggaran murni sedangkan tahapan kedua melalui anggaran perubahan.
Untuk penggunaan anggaran tersebut menurut Yunus Suhandi, S.Ip., anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi golkar bahwa kegiatan bantuan sosial di laksanakan dalam satu tahun hanya 2 kali.
“Kegiatan yang pertama dilaksanakan melalui pembiayaan anggaran murni sebesar 100 juta rupiah, sedangkan kegiatan kedua diterima sebesar 50 juta rupiah dari anggaran perubahan, jadi dalam satu tahun biaya kegiatan tersebut hanya menyerap dana Rp 150 juta untuk satu orang anggota dewan,” ucap Yunus.
“Dana bansos yang diterima untuk merealisasikan kebutuhan aspirasi masyarakat, saya selaku anggota DPRD dalam pelaksanaanya digunakan untuk membantu para pedagang kecil yang membutuhkan penambahan modal usaha seperti, pedagang kaki lima (PKL) dan warung kelontong, selain itu juga untuk pembangunan inprastruktur, pembangunan sarana ibadah seperti masjid, serta kegiatan hari – hari besar keagamaan sesuai permohonan yang di ajukan dari daerah pemilihan,” tandas Yunus.
Di lain hal Yunus mengatakan peruntukan realisasi dana bansos tahap ke 2.
“Saya akan mengalokasikan sebagian besar dana tersebut untuk membantu pembangunan sarana ibadah di wilayah kami, sesuai permintaan masyarakat untuk pembangunan masjid yang sedang dilaksanakan, sisa dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembuatan baju seragam Ibu-Ibu pengajian,” pungkas Yunus.
Sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Sukabumi, Andang Tjahjadi S.T.M.K.M , terkait dana bansos menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan anggaran tersebut secara detail.
“Coba konfirmasi kepada sekretaris DPRD, karena data pengajuannya ada di sana, kalau saya yang menjelaskan khawatir tidak akurat dan takut salah karena bukan ranah saya soalnya BPKD hanya bisa mengeluarkan dana tersebut sesuai permohonan dari DPRD,” pungkas Andang.
ABK
