Infokowasi.com – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 dengan membawa sejumlah agenda penting yang berkaitan langsung dengan arah kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026), empat agenda persetujuan bersama menjadi fokus pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Rapat terbuka untuk umum tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II, H. Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah undangan lainnya.
Pelaksanaan rapat ini merupakan tindak lanjut dari agenda yang telah disusun melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Empat pokok pembahasan yang menjadi perhatian dalam forum tersebut meliputi penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, persetujuan Raperda tentang Desa, perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Dua Raperda Memasuki Tahap Persetujuan
Dalam rapat tersebut, DPRD memberikan persetujuan terhadap dua rancangan regulasi untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai tahapan dan ketentuan perundang-undangan.
Persetujuan pertama tertuang dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 24 Tahun 2026 mengenai Raperda tentang Desa. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat melalui surat Nomor 9991/HK.02.01/HUKHAM tanggal 19 Oktober 2026 serta laporan Komisi I dalam rapat paripurna.
Regulasi tersebut memiliki landasan penting dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.
Selanjutnya, persetujuan kedua dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026 terkait Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Keputusan tersebut memperhatikan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat melalui surat Nomor 10647/HK.02.01/HUKHAM tanggal 9 November 2026 serta laporan Komisi I. Penyusunan regulasi ini mengacu pada ketentuan mengenai perangkat daerah, termasuk PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019.
Kedua rancangan peraturan tersebut telah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati. Kesepakatannya kemudian dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama sebagai bagian dari proses pembentukan produk hukum daerah.
Tahapan berikutnya diserahkan kepada Bupati Sukabumi untuk menyampaikan kedua Raperda tersebut kepada Gubernur Jawa Barat guna memperoleh nomor register sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Propemperda 2027 Siapkan Sembilan Rancangan Regulasi
Selain membahas dua Raperda, rapat paripurna juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026.
Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, dalam laporannya menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Untuk tahun 2027, program tersebut memuat sembilan rancangan peraturan daerah. Rinciannya, lima Raperda merupakan prakarsa DPRD, sedangkan empat lainnya berasal dari prakarsa Pemerintah Daerah.
Dari keseluruhan usulan tersebut, delapan Raperda berstatus rancangan baru dan seluruhnya dijadwalkan untuk dibahas pada tahun 2027.
Penyusunan Propemperda menjadi bagian penting dalam memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan berdasarkan kebutuhan, tingkat urgensi, serta skala prioritas pembangunan. Dengan perencanaan yang terukur, diharapkan setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki relevansi terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
Penyempurnaan APBD 2027 Jadi Bagian dari Agenda Strategis
Agenda lainnya dalam rapat paripurna tersebut adalah tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
Melalui keputusan pimpinan DPRD, penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil evaluasi gubernur memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Langkah ini menjadi bagian dari proses penyelarasan kebijakan anggaran daerah agar pelaksanaan APBD 2027 tetap berada dalam koridor regulasi serta mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi.
Rapat Paripurna ke-28 tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam hubungan kerja antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Melalui pembahasan dan persetujuan bersama, kedua lembaga menjalankan fungsi masing-masing dalam memastikan kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang jelas.
Empat agenda yang dibahas bukan sekadar rangkaian keputusan formal, melainkan bagian dari upaya menyiapkan fondasi regulasi, kelembagaan, dan penganggaran untuk menghadapi tantangan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada 2027.
(ASR)









