Laporan : My.Kuncir (Korlip Selatan)
Infokowasi.com, Sukabumi
Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sukabumi melalui juru bicara Anwar Saddad memberikan tanggapan mengenai Raperda usul inisiatif dari Eksekutif. Hari ini Senin, 31 Mei 2021, saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Palabuhanratu.
Menurut Anwar Saddad dari ketujuh Raperda tersebut Fraksi PKB merekomendasikan untuk ditunda dan jangan dulu dibahas.
Anwar Saddad pun memaparkan alasan pihaknya memberikan pertimbangan untuk ditunda.
“sepertinya semua stake holder akan sepakat pembahasan Perda ini ditunda karena jajaran direksi dan struktur kepengurusan Perumda dimaksud sampai hari ini belum definitif , direksi di Perumda Agro Sukabumi Mandiri belum definif dihawatirkan nanti ketika direksi difinitif penetapan Perda hari ini tidak akomadatif, sehingga harus merubah kembali Perda, secara pendekatan teknokratisi nya penyusunan Raperda aspirasi dari jajaran direksi harus tersuarakan di Pansus atau Panja ketika pembahasan, logikanya tidak nyambung hari ini direksinya belum ada nanti ketika pas pembahasan bagaimana?, walaupun ada bagian hukum yang memiliki wewenang mewakili eksekutif namun menurut pandangan kami tetap itu kurang elegan dan ruhnya akan berbeda, Saya harap bisa sabar dulu”, papar Anwar Saddad.
Fraksi PKB juga beranggapan bahwa kepengurusan Perumda belum jelas, mengingat hingga rapat Bapemperda pada tahap Propemperda lalu direksi belum terpilih.
“kami khawatir rancangan dimaksud tidak sesuai dengan harapan kepengurusan baru nanti, sehingga ada kemungkinan seringnya perubahan atau bahkan pergantian Perda”, ucap Anwar.
Selanjutnya Fraksi PKB pun meminta agar Pemda tidak memaksakan Perumda terkait dengan penurunan anggaran lebih dari 100 M akibat pandemi.
Selain itu Anwar mempertanyakan sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyertaan modal bagi Perumda dengan dana bersumber dari APBD 2021.
Menurut Anwar walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan Perda telah ditetapkan, dikhawatirkan muncul permasalahan.
“seperti penyusunan program pembentukan Perda belum didasarkan pada skala prioritas atau Perda hanya berisi daftar judul Raperda tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik Raperda”
“berdasarkan latar belakang di atas kami memang sering menemukan problematika tersebut dalam penyusunan program pembentukan Perda”
“jadi, kami berpandangan bahwa dalam penyusunan program pembentukan Perda sebagai instrumen perencanaan dan urgensi penyusunan program pembentukan Perda, tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan pencapaian, perencanaan adalah subsistem dari sister manajemen, sifat perencanaan sangat dominan untuk pencapaian”
“secara politis strategis Kika keseluruhan manajemen mempunyai nilai dengan sendirinya keseluruhan manajemen akan bernilai strategies”, jelas Anwar.
Selanjutnya Anwar menegaskan bahwa dua Raperda tentang penyertaan modal Perumda untuk ditunda Karena Fraksi-Fraksi DPRD belum menerima lampiran dokumen naskah akademik beserta rencana bisnis sesuai UU nomor 23 tahun 2014 dan UU nomor 12 tahun 2011, menurut Anwar pula pembuatan payung hukum tidak usah tergesa- gesa harus memperhatikan keadaan keuangan serta tidak berdampak buruk pada bidang Kain.
Robby S/ Red
