Ketua DPR RI : DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Ketua DPR RI : DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Tangerang, infokowasi.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak pandemi covid-19. Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika menghadiri penyerah bantuan non-tunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kab. Tangerang, Selasa (23/06).

“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang di berikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Dipergunakan untuk apa?,” ungkap Puan.

Ketua DPR RI : DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini dilaksanakan di kantor desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
Hadir dalam acara ini Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai (per KK) sebesar Rp.600.000,- yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.

Ketua DPR RI : DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid-19 seperti ini.

“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid-19 sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program – program bantuan pemerintah ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Usaha Tahu Gurilem Desa Cijulang Bertahan di Tengah Wabah Corona

Salah satu yang disoroti Ketua DPR adalah mekanisme serta penentuan waktu pemberian bantuan.
Ia mencontohkan harusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.

“Ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada pemerintah. Supaya itu untuk mengurangi penumpukan dan antrian yang tadi katanya bisa sampe 3 jam untuk pencairan Bantuan Tunainya,” ungkap Puan.

Puan menyoroti masih perlunya sosialisasi lebih gencar sehingga tanggal pembagian bantuan sosial yang tidak diketahui warga. Hal itu disadari Puan ketika ia berdialog kepada salah seorang penerima Bantuan Sosial dari Pemerintah di desa Cikande itu.

“Terkait tanggal ini penting sekali, agar mereka itu datang bisa tepat tanggal. Tadi saya bertanya tanggal berapa biasanya dapat (Bansos) bu? Dia enggak ingat, artinya tanggalnya itu tidak diputuskan,” kata Puan.

Menurut Puan, seharusnya Bansos itu bisa ditentukan tanggalnya. Sehingga masyarakat bisa tahu kapan harus datang ke tempat pembagian bansos tepat pada waktunya.
Penentuan tanggal juga dapat mengurangi penumpukan orang saat bansos itu dibagikan sehingga potensi penularan virus Corona bisa diminimalisasi.

Baca Juga :  Kapolda Banten Safari Ibadah ke Tokoh Ulama di Tangerang

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah persoalan perbaikan Data Penerima Bantuan. Puan berharap segera ada perbaikan dan sinkronisasi data.

“Kalo masih ada masalah – masalah yang kita bisa memahami karena memang pandemi Covid-19 ini bukan hanya melanda Indonesia tapi hampir seluruh dunia mengalami hal seperti ini, banyak hal yang harus dilakukan secara cepat untuk tetap bisa menjaga kesehatan dan tentu saja memulihkan ekonomi.”.

Evaluasi itu, kata Puan, akan disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat segera dievaluasi dalam program bansos-bansos berikutnya.
Dia berharap adanya evaluasi itu akan ditindaklanjuti pemerintah sehingga pembagian Bansos di bulan Juli – September 2020 bisa berjalan lebih baik.

Dialog Dengan Warga Penerima Bantuan

Beberapa persoalan dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai ,(BST) diperoleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam dialog dengan warga penerima bantuan. Ada tiga warga yang berdialog langsung dengan Ketua DPR.
Salah satunya Yani Saleh. Kepada ibu rumah tangga warga Cikande itu, Puan pemanfaatan Bantuan Tunai yang didapatnya.

“Untuk beli pulsa atau beli bensin motor,” tanya Puan.

“Untuk makan sehari-hari, karena saya tidak kerja,” jawab Yani yang mempunyai 7 anak.
Kepada Puan.

Baca Juga :  Update COVID-19 Purwakarta

Ibu – ibu penerima bantuan juga mengeluhkan naiknya harga beberapa kebutuhan pokok seperti telur dan bumbu masak.

“Ini jadi catatan saya,” jawab Puan.

Usai melihat proses pencairan bantuan tunai oleh para petugas kantor Pos yang melayani warga, Puan mendatangi rumah Muhamad Bisri yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi pemberian bantuan.
Lelaki paruh baya itu menempati rumah tua berdinding bambo.

“Kalau kondisinya seperti ini sudah seharusnya menerima bantuan.”

Setelah menyerahkan Bantuan Tunai sebesar 600 ribu kepada Bisri, Puan berdialog dengan Bisri dan istirnya.
Ia berpesan bantuan tunai digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Jangan buat beli rokok ya.”.

Seperti yang sudah diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perppu Corona telah menambah alokasi APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani Covid-19.Rinciannya, insentif bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun, dan perpajakan, serta stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun.Mayoritas tambahan anggaran diarahkan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM yakni Rp150 triliun. Dengan besaran anggaran tersebut, defisit anggaran pemerintah tahun ini diperkirakan akan mencapai 5,07%.

Laporan : Dadan Haekal
Editor : Wandi

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here