Membaca Ulang Lahirnya Perppu Pilkada Serentak di Musim Pendemi

Membaca Ulang Lahirnya Perppu Pilkada Serentak di Musim Pendemi

Infokowasi.com – Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “ Perppu no. 2/2020” pada tanggal 4 Mei 2020. Perppu yang diterbitkan pada pokokonya mengatur kelanjutan pemilihan serentak pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang sebelumnya ditunda oleh KPU RI pada Tanggal 21 Maret 2020.

Sebelum pemilihan serentak telah ditetapkan dan akan dilaksanakan pada Tanggal 23 September 2020. Adanya penyebaran Corona Virus Diseae ( COPID-19) menjadi sebab KPU RI mengambil keputusan menunda tahapan. Keputusan tersebut telah disetujui DPR dan Pemerintah.

Dalam rangka penundaan KPU RI sebelumnya menawarkan 3 ( tiga) opsi waktu pelaksanaan pemungutan suara. Opsi tersebut yakni pemilihan serentak akan dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2020, pada 17 Maret 2021 atau pada 29 September 2021. Perppu telah menentukan waktu dengan kondisi bersyarat waktu pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Karena Perppu berlaku setelah diundangkan, maka perlu untuk memahami isi Perppu beserta akibat hukumnya.

Perppu Waktu Pemilihan

Kewenangan menerbitkan Perppu No.2/2020 oleh Presiden Jokowi tidak perlu lagi diperdebatkan karena hal tersebut memang merupakan hak subjektif dan kewenangannya. Meskipun merupakan hak subjektif Presiden, pada umumnya penilaian kita sama terdapat kondisi objektif darurat kesehatan masyarakat dan bencana non- alam penyebaran Covid-19.

Perppu No.2/2020 dalam prespektif tata negara darurat lahir dari sistem single sovereign executive. Indonesia dalam kondisi darurat atau dalam bahasa kontitusi UUD 1945 keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa, maka kesatuan komando menjadi suatu yang sangat penting. Dalam kedudukannya yang demikian, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki wewnang melakukan tindakan luar biasa agar kehidupan normal dapat kembali dengan cepat. Kewengan yang diperoleh dan dimiliki oleh Jokowi tersebut dalam logika konstituonal erat terkait dengan doktrin kedaulatan rakyat (the sovereighty of the people)

Baca Juga :  Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Tatap Muka di Kota Sukabumi Diundur

Keadaan genting dan bahaya tentunya hanya bersifat sementara waktu saja sampai keadaan darurat tidak membahayakan lagi. Sehingga menjadi tepat isi Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ketika membuat kondisi bersyarat atau kriteria minimum yang dibituhkan untuk melanjutkan pelaksanaan pemilihan serentak 2020.

Mencermati isi Perppu No. 2/2020 secara seksama, maka secara subtansif isi Perppu mengatur hal pokok tentang, pertama, dalam hal terjadi bencana non- alam seperti penyebaran virus covid-19 hingga mengakibatkan sebagian tahapan atau pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan, kedua, pemilihan lanjutan atau pemilihan serntak lanjutan dimulai dari tahapan penyelanggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti, ketiga, keputusan untuk melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak menjadi kewenangan KPU, keempat, penetapan penundaan tahapan pemilihan serentak serta pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama KPU, pemerintah dan DPR, kelima, tatacara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur oleh KPU, keenam, pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dan akan ditunda atau dijadwalkan kembali apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional Covid-19 belum berakhir, dan ketujuh, jika tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nasional Covid-19 berakhir.

Baca Juga :  Polres Purwakarta Bagikan 750 Nasi Kotak bagi Warga Terdampak Covid-19

Ketentuan dalam Perppu No. 2/2020 beberapa telah dilaksanakan. Jadi keberadaan Perppu No. 2/2020 juga harus dibaca sebagai alas hukum atas tindakan KPU melakukan penundaan dan alas hukum terhadap persetujuan bersama yang telah diambil sebelumnya antara KPU, pemerintah dan DPR. Selanjutnya setelah, setelah adanya Perppu No. 2/2020, KPU memiliki wewenang untuk melanjutkan atau tidak. Jika KPU ingin melanjutkan, tentu membutuhkan persetujuan lagu dari DPR dan pemerintah. Jadi mekanismenya sama dengan saat KPU sebelumnya memutuskan dilakukannya penundaan.

Penetapan bulan Desember 2020 sebagai waktu pelaksanaan pemungutan suara menjadi penting untuk menjamin kepastian penyelanggaraan pemilihan serentak lanjutan. Formula pengaturan dalam Perppu No. 2/2020 telah benar dengan menerapkan waktu secara terbuka dan bersyarat. Argumentasi konstitusionalnya didasarkan pada logika empiris bahwa hukum positif selalu memiliki keterbatasaan ruang dan waktu. Bila suatu ketika terjadi kebuntuan atau Covid-19 belum berakhir, maka untuk adanya kepastian hukum yang berkeadilan harus dibuatkan suatu katup untuk pengecualian ( there is no law without exception). Tentunya pengecualian kapan berakhir atau tidaknta Covid-19 tidak boleh ditafsirkan secara menyimpang atau sewenang- wenang semata untuk kepentingan politik, karena dalam pengecualian yang dimaksud dalam Perppu No. 2/2020 ada nilai fundamental melebihi pertimbangan yuridis- politis pragmatis, yakni nilai kemanusiaan dan keselamatan jiwa.

Baca Juga :  Pemdes Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang Realisasikan Bantuan Keuangan Khusus

Jadi dalam keadaan normal, nenetapkan waktu secara definitif adalah prinsip yang harus ditegakan. Namun dalam keadaan darurat dan keadaan bersifat anomali, harus ada pengecualian mengenai penerapan waktu pemilihan secara terbuka dan bersyarat guna memvbuka kebuntuan hukum dalam pencapaian keadilan. Karena jaminan untuk berkahirnya Covid-19 tidak ada disatu sisi agenda pemilu secara konstitusional wajib dilakukan untuk menjaga stabilitas politik negara.

KPU dalam menerjemaahkan Perppu No. 2/2020 seyogyanya dapat membuat terobosan hukum (rule breaking) dalam setiap tata cara pelaksanaan tahapan dalam masa pandemic Covid-19. Berbagai terobosan dapat duambil oleh KPU sepanjang tidak melanggar perinsip pemilu demokratis konstitusional yang mempersyaratkan proses pemilihan harus dilaksanakan jujur dan adil.
Dukungan Pemerintah

Situasi darurat bencana Covid-19 menurut peran dan dukungan ekstra dari pemerintah kepada KPU untuk menyelanggarakan tahapan pemilu dalam situasi pandemic. Selain tugas utama pemerintah mengakhiri Covid-19, pemerintag dan pemerintah daerah juga memiliki kewajiban memberikan bantuan dan fasilitas yang sesuau memberikan bantuan dan fasulitas yang sesuau dengan situasi pandemic seperi sekarang.

Dengan ditetapkanya waktu pemungutan suara pada Desember 2020, maka menurut penalaran yang wajar terdapat tahapan akan dilaksanakan pada situasi pandemic. Dengan demikian, tang terpenting saat ini adalah komitmen Negara dan pemerintah untuk melindungi keselamatan jiwa warga dan aparatur negara yang terlibat dalam tahapan penyelanggaraan pemilihan. Inilah tantangan sesungguhnya dalam desain besar penyelanggaraan pemilihan serentak pada masa pandemic Covid-19.

Sumber: portalpemilu.com

Laporan: Dadan Haekal
Editor: WD

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here