Menyusul Tangerang Raya, Kantor Notaris/PPAT di DKI Jakarta Masuk Dalam Pengecualian PSBB

Jakarta, infokowasi.com – Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan terhadap wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di suatu wilayah yang sudah berstatus zona merah persebaran, adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Sejak Jum’at 10 April 2020 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta telah menerapkan PSBB sesuai Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta (Pergub PSBB Jakarta). Yang kemudian disusul oleh pemerintah daerah lainnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagai daerah penyangga ibukota setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan terlebihdahulu.

PSBB Kantor Notaris/PPAT

Salah satu aktivitas atau kegiatan yang dibatasi adalah larangan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sesuai bunyi Pasal 9 Pergub PSBB Jakarta itu sendiri yang diganti dengan istilah bekerja di rumah atau “Work From Home” (WFH), dengan tetap menjaga pelayanan dan produktivitas di tengah keterbatasan. Dikecualikan bagi instansi yang masih tetap beroperasi seperti biasa yakni: kantor instansi pemerintahan baik pusat dan daerah; kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional; BUMN/BUMD yang turut serta dalam penanganan Covid-19; organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional bidang kebencanaan/sosial.

Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Pergub PSBB Jakarta, ada 11 sektor pelaku usaha yang dikecualikan/diperbolehkan beroperasi yaitu: sektor kesehatan; sektor bahan pangan makanan dan minuman; energi; komunikasi dan teknologi; keuangan (perbankan); logistik; konstruksi; perhotelan; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari.

Baca Juga :  Wow, Level Kewaspadaan Delapan Daerah Jabar Turun ke Zona Kuning

Baik dalam pengecualian bagi instansi yang masih tetap dapat beroperasi seperti biasa di masa PSBB, maupun dalam 11 kategori sektor usaha lainnya yang juga mendapat pengecualian, Kantor Notaris/PPAT tak termasuk di dalamnya.

Diketahui, belakangan beredar kabar bahwa pelayanan pada Kantor Notaris/PPAT di daerah yang sudah menerapkan status PSBB seperti halnya di DKI Jakarta, akhirnya dapat dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja. Melalui Surat Pemprov DKI Jakarta bernomor 317/071 yang diterbitkan pada Tangga 5 Mei 2020, menyebutkan bahwa Kantor Notaris dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja. Meskipun begitu, kewajiban menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja tetap menjadi syarat mutlaknya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang (Kabid) Peraturan dan Undang-Undang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP.INI), Mugaera Djohar, kepada infokowasi.com melalui sambungan telepon, Rabu (13/5/2020) kemarin mengatakan, seharusnya posisi notaris dan PPAT selaku pejabat umum yang memang sudah jelas dinyatakan dalam UUJN dan Perkaban (Peraturan Kepala BPN) adalah sebagai pejabat umum, dari awal seharusnya pemerintah sudah mengecualikan kantor Notaris/PPAT dalam PSBB,” ujar Mumoe (sapaan akrab Mugaera Djohar).

PSBB Kantor Notaris/PPAT
Mugaera Djohar, S.H., M.Kn.

Kenapa Notaris/PPAT harus termasuk yang dikecualikan dalam masa PSBB, menurut Notaris-PPAT yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tangerang itu mengingat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat banyak sekali memerlukan keberadaan notaris selaku pejabat umum, ditambah lagi dengan keinginan pemerintah bahwa dengan PSBB tersebut juga tidak mengurangi kegiatan perekonomian.

Baca Juga :  Pemanfaatan Hutan Indonesia

“Kalau kita lihat, PPAT selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan jabatannya itu justru menghasilkan pendapatan masing-masing. Yang mana pada saat ini pemerintah daerah sangat memerlukan sekali pendapatan daerah tersebut, baik itu dalam rangka transaksi jual beli maupun transaksi lainnya yang dilkukan di Kantor Notaris/PPAT. Pada akhirnya, hasil dari pendapatan daerah tersebut dapat digunakan pula untuk mendukung penanganan masalah virus corona di daerah itu sendiri,” kata Mumoe.

Lebih lanjut Mumoe juga menyebutkan, bahwa sebenarnya DKI Jakarta bukanlah daerah dengan status PSBB yang pertama yang dengan Peraturan Walikota atau gubernurnya membolehkan Kantor Notaris/PPAT tetap bisa membuka pelayanannya seperti biasa. Ia mengatakan bahwa yang pertama kali dilakukan adalah di Kota Tangerang, yang kemudian disusul oleh Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Artinya kata Mumoe, di Provinsi Banten hal itu sudah diberlakukan lebih dulu, baru akhirnya kini giliran DKI Jakarta yang mengingikuti jekak Provinsi Banten tersebut.

PSBB Kantor Notaris/PPAT

“Di Kabupaten Tanggerang itu dinyatakan dengan surat dari Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) bahwa Kantor Notaris dan PPAT itu bagian yang dikecualikan saat PSBB. Lalu pada perpanjang PSBB tahap dua, masuklah peraturan Bupati Kota Tanggerang dan Kota Tangerang Selatan. Hal itu bagi saya bukanlah suatu hal yang luarbiasa atau terlalu menggembirakan. Karena, hal itu memang sudah seharusnya diberlakukan, dan sudah seharusnya pula semua daerah lain pun mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Tanggerang Raya dan DKI Jakarta,” tegas Mumoe.

Baca Juga :  Kabaharkam Polri Terima Audensi Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden

Lebih jauh lagi Kabid Peraturan dan Undang-Undang PP.INI itu pun mengatakan bahwa pada sebelumnya pihak organisasi Notaris yaitu PP.INI secara resmi sudah pernah menyampaikan kepada Presiden perihal permohonan pengecualian beroperasinya Kantor Notaris di masa PSBB. Namun demikian, Mumoe juga menjelaskan bahwa keputusan terkait hal itu ada pada pemerintah daerah masing-masing.

“Saya berharap kepada Pengda dan Pengwil lainnya agar dapat mengkomunikasikan dengan baik dengan pemerintah daerahnya masing masing, sehingga terjadi sinergi sesuai dengan fungsi kita selaku pejabat umum dalam mendukung perekonomian di daerah masing-masing dalam kondisi covid seperti sekarang ini. Kepada semua rekan Notaris dan PPAT, saya juga menghimbau agar dalam menjalankan jabatannya tetap selalu memperhatikan aturan yang telah ditentukan oleh Gugus Tugas Covid-19. Dan saya juga mengajak bagi siapapun yang mampu, jangan lupa juga untuk memikirkan dan membantu lingkungan sekitar, rekan-rekan dan saudara kita yang memang saat ini membutuhkan uluran bantuan,” pungkas Mumoe.

Laporan : IK

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here