Pemkot Bogor Berikan Relaksasi Pajak Bagi Dunia Usaha

Pemkot Bogor Berikan Relaksasi Pajak Bagi Dunia Usaha
Gambar ilustrasi: Usaha pengelolaan parkir

Kota Bogor, infokowasi.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan relaksasi pajak bagi dunia usaha berupa penundaan jatuh tempo pembayaran.

Relaksasi pembayaran pajak ini dilakukan gun

Pemkot Bogor Berikan Relaksasi Pajak Bagi Dunia Usaha
Kepala BPENDA Kota Bogor, Deni Hendana

a meringankan beban pelaku usaha yang juga terdampak akibat wabah pandemi Covid-19. Hal itu tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2020 tentang pajak bagi restoran, hotel, hiburan dan parkir.

 

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menyatakan, Perwali ini sebagai stimulus atau keringanan bagi dunia usaha terutama restoran, hotel, hiburan dan parkir.

“Mereka (pelaku usaha) kan setiap tanggal 15 seharusnya membayar pajak. Jadi, kami berikan relaksasi pembayaran jatuh tempo hingga 30 Juni,” kata Deni dalam keterangan yang diterima infokowasi.com dari Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Pemkot Bogor, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga :  Potret Hari Ke-2 PSBB Wilayah Kecamatan Cicurug: Masih Banyak Masyarakat yang Tidak Patuh

Selain itu, ada juga surat edaran dari Kemendagri untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha berupa keringanan, pengurangan serta permohonan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), para Wajib Pajak (WP) dan banyak pihak yang mengajukan permohonan agar memberikan keringanan pembayaran.

“Akhirnya Pak Wali (Walikota Bogor-red) pada waktu itu memerintahkan Bapenda untuk mengkaji apa stimulus yang bisa diberikan kepada dunia usaha yang bisa dikeluarkan dengan segera, salah satunya stimulus yang diberikan berupa penetapan tanggal pembayaran. Jadi, kewajiban wajib pajak dari Maret, April dan Mei bisa dibayar hingga 30 Juni 2020,” jelasnya.

Baca Juga :  Info Terbaru (16/04/2020) Data COVID-19 Kota Bogor

Menurut Deni, relaksasi pembayaran ini tidak menghilangkan kewajiban wajib pajak untuk membayar, tetapi hanya menunda.

“Karena kalau menghilangkan kewajiban wajib pajak harus melalui Perda dan lebih panjang lagi prosesnya,” tuturnya.

Untuk target dari pajak daerah tahun ini sebesar Rp 733 Miliar. Sementara, kontribusi pajak dari hotel, restoran, hiburan dan parkir sebesar Rp 310 Miliar atau sebesar 40-45 persen dari pajak daerah.

“Kita sudah coba menghitung, tapi belum diekspose, hitungan kita masih di tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah-red). Pasti akan ada dampak, lihat saja kondisi hotel, parkir dan tempat hiburan sepi,” jelasnya.

Baca Juga :  UPTD Dukcapil Wilayah I Sukabumi Sudah Terbitkan Dokumen Adminduk Berbahan Kertas HVS

Menurutnya dengan kondisi seperti ini akan ada perubahan target. Namun besarannya harus dihitung secara detail, karena tidak hanya dirasakan oleh Kota Bogor saja, tapi nasional hingga dunia.

“Kalau bicara APBD kita akan efisienkan dari belanja langsung, karena dari pendapatan pasti akan merosot,” pungkas Deni.

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Yossy Suryadi

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here