Penggarap Desak Kejelasan Lahan HGU PT.Bumi Loka Swakarya Jampangtengah

Laporan : Robbi Sugara

INFOKOWASI.COM, Sukabumi

Lahan Hak Guna Usaha milik PT Bumi Loka Kecamatan Jampangtengah masih menyimpan banyak polemik salah satu diantaranya status perpanjangan ijin penggunaan. Perkebunan Kakao ini meliputi 4 desa di Kecamatan Jampangtengah yaitu Desa Panumbangan, Desa Cijulang, Desa Sindangresmi, dan Desa Bojongjengkol.
Polemik juga melebar kepada para penggarap yang mengharapkan kejelasan status garapan mereka. Secara hukum perijinan HGU PT Bumi Loka Swakarya ini sudah habis pada 31 Desember 2016.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Petani Indonesia ( DPC SPI) Kabupaten Sukabumi Rozak Daud menjelaskan, setelah HGU PT Bumi Loka habis di Desember 2016. Hingga kini belum tercapai kesepakatan, Rozak pun mengaku bahwa PT Bumi Loka baru mengeluarkan 64 hektar sebagai sisihan lahan, itu pun tidak jelas mekanisme dan aturannya dari luasan area seluruhnya 1.654 hektare, jauh dari nominal 20% sesuai Perpres Nomor 86 tahun 2018. “pada tahun 2017 saya bersama tim mendaftarkan permasalahan PT Bumi Loka ini ke Staf Kepresidenan, mungkin bisa jadi ini yang menyebabkan ijin perpanjangan HGU belum keluar”, ucap Rozak.

Baca Juga :  Polisi Kawal Penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Wilkum Polres Cimahi Polda Jabar

Kepala Desa Panumbangan Lalan Jaelani menjelaskan bahwa 70% wilayah desanya dikelilingi dan merupakan lahan HGU, sekitar 700 hektare dari keseluruhan luas perkebuna PT Bumi Loka, berkali kali pertemuan penggarap dengan perusahaan hanya melalui perwakilan, sehingga belum bisa dicapai kesepakatan.

“secara keseluruhan para penggarap menginginkan kejelasan status lahan garapan mereka, kalau memungkinkan bisa menjadi hak milik”, ujar Lani.
Lani juga menyampaikan permasalahan karyawan yang sedang berjuang ke PHI Provinsi di Bandung, kaitan belum dibayar hak sekitar 60 karyawan.

Baca Juga :  Tinjau Pembangunan Jembatan Cibuni, Pjs.Bupati Sukabumi Harap Selesai Tepat Waktu

Menanggapi permasalahan tersebut Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi ketika bertemu penggarap di Aula Kecamatan Jampangtengah memberikan beberapa tanggapan.
Menurut Jalil Abdilah anggota Komisi 1 bahwa lahan HGU PT Bumi Loka harus dikembalikan statusnya menjadi Tanah Negara mengingat, ijin HGU sudah berakhir ditahun 2016. Selanjutnya diselesaikan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Selanjutnya menurut Andri Hidayana, kini PT Bumi Loka bukan lagi memperpanjang ijin HGU, tapi harus memperbaharuinya, mengingat sudah terlewati batas akhir ijin HGU di 2016. “ biasanya proses perpanjangan ijin HGU itu ditempuh 2 tahun sebelum habis”, ucap Andri. “ PT Bumi Loka Swakarya menurut saya sudah menjadi Eks HGU, perpanjangan sudah kadaluarsa”. Pungkas Andri.

Baca Juga :  SDN Cihanjawar Nagrak Berbenah Diri, Ciptakan Kenyamanan Dan Kerapihan

Komisi 1 berjanji akan mengagendakan kembali pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menghadirkan dari pihak BPN serta dari GTRA untuk berkoordinasi. Selanjutnya dipinta semua koordinator penggarap memberikan data penggarap serta lahan garapan, untuk diproses sesuai undang-undang.

RED

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here