Penyaluran BLT Sebesar Rp 22,4 Triliun Melalui DD, Begini Mekanismenya

Penyaluran BLT Sebesar Rp 22,4 Triliun Melalui ADD, Begini Mekanismenya

Infokowasi.com – Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi berencana menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Menteri Desa, PDT, dan Tertinggal Abdul Halim Iskandar mengatakan, rencana tersebut akan segera dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendesa) Nomor 6 Tahun 2020 yang menggantikan Permendesa Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Permendesa Selengkapnya buka link dibawah ini :

Permendesa nomor 6 tahun 2020 PDF.pdf

“Hari ini kita keluarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 sebagai perubahan Permendes No. 11 Tahun 2019. Isi dari Permendes ini pertama dana desa bisa dipakai buat BLT Dana Desa. Istilahnya macam-macam yang penting digunakan untuk BLT,” kata Halim dalam jumpa pers, Selasa (14/4/2020).

Baca Juga :  ANTISIPASI COVID 19, BUPATI SUKABUMI PERKUAT KESIAPSIAGAAN DAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Anggaran yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa itu sebesar Rp 22,4 triliun. Halim mengatakan jumlah itu untuk meng-cover lebih dari 12 juta keluarga di Indonesia.

Penyaluran BLT Sebesar Rp 22,4 Triliun Melalui ADD, Begini Mekanismenya

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini menjelaskan, BLT akan disalurkan kepada empat jenis kepala keluarga, yaitu, kelompok miskin, belum terdaftar kelompok miskin, kehilangan pekerjaan akibat virus Corona, dan belum mendapatkan bantuan dari program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima kartu pra kerja.

“Dana desa yang akan terpakai sebesar Rp 22.477.762.000 dari Rp 72 triliun. Itulah arahan Presiden agar seluruh masyarakat mendapatkan fasilitas dan mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga :  Info Terbaru! Panduan PSBB Kabupaten Sukabumi

“Penyisiran terhadap siapa yang berhak menerima, harus dilakukan di tingkat desa, bahkan fokus pendataannya di RT dan RW,” tambah Gus Menteri.

Setiap keluarga akan diberi BLT sebesar Rp 600 ribu per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan sehingga setiap keluarga akan mendapatkan BLT sebesar Rp 1,8 juta. Menteri berpesan kepada pemerintah desa agar BLT diberikan secara nontunai.

“Lalu, berapa lama BLT Dana Desa ini dilakukan? Waktunya 3 bulan. Besarannya per KK atau keluarga Rp 600 per bulan sehingga dalam 3 bulan per KK akan dapatkan 1,8 juta. Karena ini dana desa, jadi langsung kepala desa ke penerima yang berhak, sebisa mungkin atau diusahakan nontunai untuk menghindari fitnah,” tegasnya.

Baca Juga :  GEMPA SUKABUMI, H.MARWAN HAMAMI "BPBD DINSOS TANGANI SEGERA"

“Kalau ada yang bertanya non-tunai harus perbankan, sementara banknya nggak ada, kita sudah sampaikan ke bank-bank (BNI, BRI, Mandiri) ini ada kebijakan seperti ini, silakan direspons dan dibantu agar warga bisa buka rekening di bank,” lanjut Halim.

Nantinya, perangkat desa yang merupakan relawan desa lawan COVID-19 akan mendata siapa saja warga yang berhak menerima BLT. Pendataan pada tingkat desa penting dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan dapat merata dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Yossy

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here