Gerakan masyarakat yang tergabung dalam Lapdek Comunity Kota Sukabumi, pertanyakan proyek pembangunan pendestrian Jalan Ahmad Yani, dikarenakan peruntukan pembangunan tersebut masih dipertanyakan oleh beberapa pemilik toko di sekitaran jalan tersebut.
Sinyalemen ini muncul ketika proyek tersebut dianggap berdampak terhadap pemilik toko yang merasa dirugikan, dengan adanya surat edaran dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan yang meminta lahan kepada pemilik toko untuk memprioritaskan pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di kawasan sepanjang Jalan Ahmad Yani, oleh karena itu rencananya para pemilik Toko akan melayangkan surat keberatan kepada walikota sukabumi.
Menurut Yanto Gunawan, Ketua Wadah Musyawarah Pedagang Kota Sukabumi mengatakan, proyek pembangunan pedestrian oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui PT Varas Rayu Badis Prambanan dianggap merugikan para pemilik toko.
“Maka dari itu kami akan melayangkan surat keberatan yang di tanda tangan oleh beberapa pemilik toko yang di tujukan kepada Walikota,” ucap Yanto.
“Sementara dengan proyek pedestrian tersebut berharap pemanfaatannya sesuai dengan fungsi, kalau trotoar yaitu untuk penjalan kaki, dan itu semua perlu ketegasan dari pemerintah daerah untuk penertibannya, jangan sampai memperluas ruang pedagang kaki lima di sepanjang jalan tersebut,” tandas Yanto.
Hal senada juga di ungkapkan Sunarya Ishak, SH.MH. Ketua Lapdek Comunity Kota Sukabumi.
“Apa maksud dan tujuan pemerintah dalam melakukan proyek pembangunan pedestrian Jalan Ahmad Yani ini?, karena perluasan trotoar sepanjang jalan tersebut jangan sampai di gunakan untuk para pedagang kaki lima, harus jelas peruntukannya, sehingga pejalan kaki dan para pemilik toko di sepanjang jalan tersebut merasa nyaman, pembangunan tersebut harus bisa menambah keindahan kota, bukan merubah pungsi yang tadinya untuk pejalan kaki berubah untuk para PKL, akhirnya hal seperti itu bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang berlaku, disisi lain, apakah dengan proyek pembangunan tersebut sudah di topang dengan aturan yang ada, karena setiap program yang di jalankan harus berpedoman kepada ketentuan hukum yang ada,” pungkas Sunarya.
ABS
