Punya “Kuncian”, Leasing Tolak Penangguhan Cicilan

Ilustrasi: Ojol sepi penumpang
Ilustrasi: Ojol sepi penumpang

 

Jakarta, infokowasi.com – Himbauan Presiden Joko Widodo terkait penangguhan pembayaran cicilan kredit kendaraan ojek online (ojol) maupun ojek pangkalan (opang) akibat dampak Virus Corona, tampaknya tak digubris oleh leasing.

Diketahui saat ini, mayoritas leasing atau perusahaan pembiayaan menolak permohonan driver online untuk pembayaran cicilan kendaraannya. Berbagai alasanpun dikeluarkan para pengusaha leasing tersebut untuk tak mengindahkan anjuran orang nomor satu di Indonesia itu di masa pandemik Corona seperti saat ini.

Meskipun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi regulator para industri jasa keuangan di Indonesia, telah mengeluarkan aturan yang bernomor: 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus Corona yang seharusnya bisa menjadi dasar hukum bagi leasing untuk memberikan relaksasi kredit pada debiturnya.

Baca Juga :  Terapi Aroma Minyak Sereh Wangi Warga Cilawang Jampangtengah

Selain mengaku belum mendapatkan pengumuman resmi terkait petunjuk pelaksaan POJK itu, pihak leasing ternyata punya “senjata” kuncian untuk tidak menjalankan arahan itu. Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Wiwit Sudarsono kepada wartawan, Kamis (26/03/2020) kemarin di Jakarta.

“Dari laporan yang saya dapat dari teman-teman, lebih banyak (leasing) yang tidak memperbolehkan penangguhan,” katanya.

Wiwit menilai leasing sengaja memanfaatkan ketidaktahuan driver soal dunia keuangan untuk menolak pemberian penangguhan kredit.

“Para perusahaan finance ini kok kayak memanfaatkan ketidaktahuan driver ojol dan taksi online buat menolak (relaksasi kredit),” kata Wiwit.

Baca Juga :  Akibat Dampak Corona, Pengusaha WO Banting Setir Bisnis Kue Lebaran

Wiwit juga mengatakan, pembayaran cicilan tersebut tetap tidak bisa ditangguhkan karena kendaraan yang digunakan para driver online tidak masuk kategori kendaraan untuk usaha ojek online maupun taksi online. Tapi, masuk kategori kredit untuk keperluan pribadi alias konsumtif.

“Rata-rata memang saat pengajuan kendaraan yang akan digunakan untuk ojek online maupun taksi online, mereka tidak menyebutkan untuk kegiatan usaha tersebut. Tapi kan seharusnya sudah menjadi kendaraan usaha, karena telah terdaftar di database aplikator transportasi online,” ungkapnya.

Wiwit menilai, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan, mengingat situasinya saat ini mendesak. Virus Corona yang mewabah di Indonesia benar-benar menghantam pendapatan para driver online.

Baca Juga :  Leasing Resmi Umumkan Cara Pengajuan Keringanan Cicilan

Apalagi stimulus OJK mejelaskan, kelonggaran cicilan yang dimaksud ditujukan pada debitur kecil sektor informal dan usaha mikro. Serta, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka.

Artinya, jika mengacu pada poin pekerja berpenghasilan harian, tidak bisa dipungkiri salah satunya adalah driver online. Sebab, penghasilannya didapatkan sesuai dengan layanan jasa yang dilakukannya secara harian.

Laporan: Iwa Kuswara
Editing: Yossy

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here