UPTD Capil Palabuhanratu Sosialisasi ke Masyarakat Terkait Permendagri 109 Tahun 2019

UPTD Capil Palabuhanratu Sosialisasi ke Masyarakat Terkait Permendagri 109 Tahun 2019
UPTD Capil Palabuhanratu Lakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya perubahan Bahan Blanko Keterangan KK/akte.

Sukabumi, infokowasi.com – Terbitnya Permendagri 109 Tahun 2019 UPTD Capil Palabuhanratu lakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait adanya perubahan Bahan Blanko Keterangan KK/Akte.

Kepala UPTD Capil Palabuhanratu Endra Mulyana mengatakan, di daerah melaksanakan apa yang sudah menjadi peraturan pusat. “Peraturan Permendagri secara hirarki lebih tinggi dari aturan Pergub atau Perbup, ” ucap Endra saat diwawancara, Jum’at (12/06/20).

Sejak Senin kemarin tanggal 08 Juni 2020 sudah mulai dilaksanakan tahap utama, melaksanakan sosialisasi terhadap warga masyarakat yang datang ke kantor UPTD Capil Palabuhanratu, namun untuk turun langsung ke masyarakat perlu mengatur jadwal di saat pandemik covid 19 saat ini terbatas dengan harus jaga jarak atau physical distancing sehingga yang dapat kami terapkan dengan sosialisasi dikantor.

Baca Juga :  Si melon Langka, Warga Parakansalak Kesulitan

“Sosialisasi dapat kami sampaikan kepada masyarakat hanya di area kantor saja sedangkan untuk terjun langsung kami masih mengatur jadwal karna terbatas dengan pandemik covid 19 harus adanya jaga jarak atau physical distancing,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Endra menerangkan bahwa sebelum terbitnya permendagri 109 tahun 2019, pada tahun 2020 kita menggunakan blanko Khusus (Paper Security ) Akta/ Kk dengan kode register khusus dan setelah diundangkan Permendagri tersebut harus menggunakan kertas HVS 80 gram. Sebenarnya bahan baku blanko itu hanyalah sebagai media saja pada intinya isi dalam keterangan lebih penting dan sah secara aturan.

Baca Juga :  Den Gegana Sat Brimob Polda Banten Laksanakan Kurve dan Harwat Alsus Serta Kendaraan
“Bahan kertas sudah berubah diganti dengan HVS 80 gram namun inti isi dalamnya sah secara aturan,” terangnya.

Dia berharap masyarakat tidak perlu kaget dengan adanya perubahan blanko yang dirubah menjadi HVS 80 Gram terkait dengan legalitas dapat diperkuat dengan adanya barcode/TTE sesuai dengan Permendagri 07 tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

“Kaitan dengan kertas HVS 80 gram sudah diperkuat dengan barcode sesuai permendagri 07 tahun 2019 tentang PAKSD, ” jelasnya.

Lebih jelasnya menghimbau bagi warga masyarakat yang menjadi keputusan pemerintah pusat dengan diturunkannya aturan Permendagri 109 tahun 2019 tentunya esensi isi dari data penduduk tersebut tetap sah secara aturan tinggal kembali kepada masyarakat dalam menjaga dokumen tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan layanan publik.

Baca Juga :  Disiplinkan Protokol Kesehatan, Polda Banten Gelar Operasi Yustisi Di Kabupaten Pandeglang

“Isi dokumen tersebut sah karena sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 109 tahun 2019 serta dokumen dapat dipergunakan masyarakat untuk kepentingan layanan administrasi” pungkasnya.

Laporan : UR

Editor : MT

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here