Vila-Vila Liar di Puncak Dipelototi Bupati dan DPRD Bogor

Vila - Vila liar di Puncak Dipelototi Bupati dan DPRD Bogor
Infokowasi.com, Bogor – Kawasan Puncak kembali menjadi sorotan, para pemangku kebijakan baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Bupati Bogor Ade Yasin (AY), secara langsung meminta bantuan pusat untuk ikut membantu penertiban saat bertemu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di hotel Pullman-Megamendung belum lama ini

Rencana penertiban tersebut ternyata mendapat dukungan anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil III Selamet Mulyadi.

Vila - Vila liar di Puncak Dipelototi Bupati dan DPRD Bogor

Menurutnya, penertiban vila yang tidak jelas legalitasnya memang perlu ditertibkan. Apalagi, berdirinya villa tersebut di lahan yang peruntukannya tidak boleh berdiri bangunan,

“Yang begitu saya setuju dibongkar,” ujar Selamet kepada wartawan.

Selain itu, vila-vila di lahan resapan seperti di wilayah perkebunan teh sudah seharusnya juga ditertibkan. Sebab, perkebunan teh tersebut harus steril dari bangunan-bangunan, dan kebun teh ini harus dijaga keberadaanya sebagai icon kawasan Puncak.

“Khusus kebun teh, sama sekali jangan ada bangunan, kebun teh itu aset Puncak, jadi harus terlindungi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Operasi Jaringan 156 Daerah Irigasi Kewenangan PU Bidang Pengairan Kab. Sukabumi, Dibabad

Selamet pun meminta Pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Desa terkait keberadaan vila-vila. Sebab, pemerintah desa sebagai pemegang wilayah seharusnya menjadi yang pertama mengendalikan keberadaan vila-vila tersebut.

“Pemerintah desa ini harus dilibatkan dalam upaya menjaga wilayahnya dari pembangunan vila-vila yang ilegal,” ucapnya

Jangan sampai, lanjut dia, Pemerintah daerah bekerja setelah vila-vila tersebut berdiri. Seharusnya, pengendalian wilayah dari vila-bila tersebut sudah dilakukan Pemerintah Desa,

“Tapi ini tidak seperti itu, di Pemkab menertibkan, pemerintah desa memberikan mengamini adanya vila-vila, baik yang lama maupun vila baru,” bebernya

Ia berharap, kedepan koordinasi atau melibatkan pemerintah desa dalam menekan munculnya vila-vila baru sudah harus dilakukan. Sehingga, pertumbuhan vila di lahan terlarang tidak lagi terjadi.

Sebelumnya, Bupati Ade Yasin menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bogor meminta dukungan Pemerintah Pusat dalam rangka penertiban dan pengembalian fungsi lahan dan menjamurnya bangunan-bangunan di sekitar jalan raya Puncak termasuk juga para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Baca Juga :  JOKOWI PASTIKAN BPJS LAYANI PASIEN CORONA

“Ya Kabupaten Bogor kan berencana mengembalikan kawasan wisata Puncak sebagai destinasi wisata nasional,” ujarnya

Dan salah satu yang sedang dikerjakan adalah penataan PKL dan membuat rest area di lahan Gunung Mas PTPN VIII,” saat ini sudah berjalan, kami meminta beban ini tidak diberikan hanya kepada pemerintah daerah saja,” ungkapnya

Selain Penataan PKL, untuk mengembalikan fungsi hutan perlu adanya penanganan dilahan perkebunan teh yang lahannya diokupasi oleh beberapa pihak,

“Vila-Vila menjadi persoalan dari dulu, ditertibkan juga sulit karena pemiliknya juga derajatnya lebih tinggi dari bupati gitu, tetapi ketika tidak ditertibkan dan banjir yang disalahkan juga bupati,” bebernya

Padahal, keberadaan vila-vila di Puncak ini cenderung tidak ada manfaatnya. Sebab, keberadaanya juga tidak berdampak pada peningkatan di sektor pajak,

Baca Juga :  Hore, Ketemu juga! Lagu Bertema Lebaran yang Diciptakan oleh Orang Kabupaten Sukabumi

“Dan ini tidak ada manfaat karena vila tersebut tidak ada membayar pajak,” terangnya

Sehingga untuk mengembalikan kawasan Puncak menjadi lahan resapan dan memi Ruang Terbuka Hijau yang mencukupi, perlu pertolongan dari Pemerintah Pusat untuk turun membantu kabupaten Bogor.

Ia menambahkan, Ada sekitar 300 hektar di PTPN Gunung Mas itu telah di okupasi. Status hak tanahnya eks PT Buana Megamendung, eks HGU lainnya perlu kepastian hukum atas hak tanah tersebut guna penanganan penertibannya,

“Ya kita juga harus tahu kepastian hukum hak tanahnya dulu sebelum ditertibkan,” ucapnya

Dan untuk memenuhi tercapainya ruang terbuka hijau di wilayah kota Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan merencanakan penempatannya dan dikumpulkannya dalam satu lokasi sehingga di tempat kota Dan kecamatan akan memiliki RTH,

“Kan saat ini di Kabupaten Bogor itu sedikitnya ada 2000 bangunan liar,” tandasnya

Laporan:
Editor: Wandi

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here