Infokowasi.com, Sukabumi
Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPS Kab Sukabumi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ), di kantor BPS, Rabu (7/04/21)
Kepala BPS Kab Sukabumi Saman S. SI mengatakan harus melakukan reformasi birokrasi diantaranya dengan diterapkannya WBK dan WBBM
” jadi untuk memulai WBK ataupun WBBM dengan Zona Integritas yang dimulai dengan pencanangan dimana BPS Kab Sukabumi ikut serta dalam pembangunan pencanangan ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik” terangnya.
Wakil Bupati dalam sambutannya mengapresiasi BPS Kab Sukabumi dalam menciptakan layanan masyarakat bebas korupsi dan kolusi
” data yang dikelola oleh statistik sangat berguna dalam menentukan kebijakan” jelasnya
Pencanangan zona integritas yang dilaksanakan ini, lanjut Wabup, merupakan bentuk pernyataan tekad dan kesiapan BPS Kab Sukabumi untuk mencapai predikat zona integritas,
“tidak berhenti disini setelah pencanangan ini harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang kongkrit sesuai sesuai permenpan RB no 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani ( WBK – WBBM ) dilingkungan kementrian/ Lembaga dan Pemda” lanjut Wabup
Menurutnya, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPS ini diharapkan para perangkat daerah dan jajaran Forkopimda Kab Sukabumi dapat mengawal dan mendorong sesuai dengan tufoksi.
“saya ingatkan kepada BPS Kab Sukabumi dua point penting yang harus menjadi perhatian , pertama adanya komitmen pada diri sendiri dan pihak lain untuk melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan sesuai yang diamanahkkan dengan penuh rasa tanggung jawab.Kedua memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Reformasi birokrasi yaitu memberikan pelayanan publik secara optimal ,bebas dari pungli dan wilayah bebas korupsi” pungkasnya.
Di akhir acara diadakan penandatanganan piagam pencanangan zona integritas oleh Wakil Bupati, diikuti oleh seluruh pegawai BPS, perwakilan Bappeda dan Diskominfo
Sumber : Kominfosan Kabsi/Red
