BLT Dana Desa untuk Warga Miskin Terdampak Covid-19

Sukabumi, infokowasi.com – Dana Desa (DD) kini disulap menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga yang terdampak virus corona (COVID-19). Pasalnya, pandemi tersebut menciptakan keluarga-keluarga miskin baru.

Besaran BLT Dana Desa mencapai Rp. 600.000 per bulan. Rencananya, setiap keluarga miskin akan mendapat BLT DD selama tiga bulan kedepan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, mereka yang menerima BLT adalah keluarga miskin baru yang kehilangan mata pencaharian akibat wabah Covid-19.

“Mereka yang miskin itu kemudian kehilangan mata pencaharian, itu salah satu faktornya. Jadi disebut dengan keluarga miskin baru atau KMB yang belum terdata (Kemensos),” katanya saat rapat virtual dengan Komisi VIII DPR, Rabu (6/5/2020).

Baca Juga :  Dampak dari Membaca Berita Infokowasi, Seorang Direktur Rumah Sakit di Sukabumi Terketuk Hatinya

Halim mengatakan, penerima BLT DD adalah mereka yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) Kementerian Sosial. Dengan kata lain, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja tidak mendapatkan BLT DD.

Dia menjelaskan, keluarga miskin baru ini akan didata dalam tiga tahap. Pertama, pendataan dilakukan relawan desa yang ditugaskan kepala desa. Pendataan dengan basis RT ini akan menggunakan DTKS Kemensos supaya tidak terjadi pemberian bansos secara dobel.

“Dalam petunjuk teknis pendataan ini dilakukan oleh tiga orang, kenapa harus tiga orang? Agar terdapat ijtima atau kesepakatan terkait keluarga miskin, kalau satu orang mengatakan miskin belum tentu orang lain mengatakan dia miskin akibat Covid-19, nah makanya kita minta tiga orang yang melakukan pendataan di basis RT,” ucapnya.

Baca Juga :  Sekda Kabupaten Sukabumi Ajak Semua Memahami Pentingnya Protokol Kesehatan dalam AKB

Setelah data dikumpulkan, kata Halim, penentuan keluarga miskin baru ditentukan dalam musyawarah khusus desa. Mekanisme tersebut untuk memverifikasi calon penerima benar- benar keluarga miskin.

“ Ketiga, pengesahan bupati/walikota atau camat sebagai delegasi wewenang, kenapa sampai tingkat kabupaten? Di sini melakukan transparansi,” ujarnya.

Halim mengatakan, BLT DD untuk melengkapi bantuan sosial pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. “ itulah justru sasarannya supaya bisa mengisi ruang kosong dari kebijakan jaring pengamanan sosial yang selama ini sudah ada,” ucapnya.

Baca Juga :  Pelacakan dan Pengetesan Kontak Erat ASN Gedung Sate Terkonfirmasi Positif Sudah 80 Persen

Laporan: Dadan Haekal
Editor : WD

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here