Dalam Rangka Penerapan PSBB, Pemkot Bogor Matangkan Data Penerima Bansos

Dalam Rangka Penerapan PSBB, Pemkot Bogor Matangkan Data Penerima Bansos

Kota Bogor, infokowasi.com – Terhadap warga terdampak pandemi Virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mematangkan pendataan bagi penerima bantuan sosial (Bansos).

Pemberian bantuan tersebut dilakukan dalam rangka penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek.

Dalam rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bogor, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta dinas terkait termasuk camat hingga lurah untuk terus memverifikasi data-data yang masuk dari tingkat RT dan RW.

Dalam Rangka Penerapan PSBB, Pemkot Bogor Matangkan Data Penerima Bansos

“Ya tadi dibahas tentang jumlah calon penerima bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial akibat covid-19. Sudah dipastikan kita akan pisahkan antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dikenal sebagai data kemiskinan di Kota Bogor,” ungkap Dedie, Sabtu kemarin dalam keterangan yang diterima infokowasi.com, Minggu (12/4/2020).

Baca Juga :  Berbagi Kebahagiaan di Bulan Suci Ramadhan dengan Relawan Inspirasi Rumah Zakat (Ismat Hidayatulloh)

Dedie juga menambahkan, jumlah data kemiskinan di Kota Bogor hingga sampai saat ini tercatat ada sekitar 71 ribu. Penyelesaian DTKS tersebut baru difinalisasi oleh pihaknya pada bulan Januari 2020 kemarin, sehingga menurut Dedie datanya masih relatif valid.

“Kami sedang pisahkan mana saja data yang masuk kategori sebagai miskin baru, kita juga akan pisahkan data mereka-mereka yang terdampak akibat usahanya tutup atau yang PHK atau yang lain-lain itu dalam proses. Dari data yang kami peroleh dari Dinkes kolaborasi dengan wilayah, diluar dari 71 ribu DTKS, ada sekitar 52 ribu yang memang layak masuk kategori mendapatkan bantuan,” tambahnya lagi.

Baca Juga :  51 Nakes RSUD Kota Bogor Akhirnya Dinyatakan Negatif Covid-19

Selain angkat tersebut, Pemkot Bogor juga sedang berupaya mendata angka lain khususnya para petugas medis yang memang bekerja sebagai ujung tombak dari seluruh rangkaian usaha kita mencegah dan mengurangi dampak penyebaran covid-19.

“Semua data-data tersebut nantinya akan kita verifikasi, kita akan rekonsiliasi data lagi, kemudian kita akan pakai mekanisme pengecekan ulang melalui NIK, KK dan e-KTP, supaya tidak ada seseorang yang kemudian menerima bantuan ganda. Karena prinsip bantuan dari negara itu tidak boleh seseorang menerima bantuan berkali-kali dari sumber keuangan negara yang sama,” tandasnya.

Baca Juga :  Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Menpora 2021
Mekanisme penyalurannya, kata Dedie, ada yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai, bahan pokok atau pun dalam bentuk lainnya seperti padat karya.

“Nanti kita akan lihat bagaimana mekanismenya di lapangan. Kita masih butuh waktu koordinasi dengan Pemprov dan Pusat,” pungkas Dedie.

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Wandi Darmawan

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here