Infokowasi.com, Sukabumi
Fraksi PKB sampaikan interupsi dan merasa keberatan atas perubahan Propemperda dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi. Sementara Anwar Sadad, S.Ag. selaku anggota Fraksi PKB menyatakan alasan tentang keberatannya karena mekanisme tidak sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan Peraturan Perundang – undangan Pasal 38 sampai dengan Pasal 40.
Fraksi PKB melalui Anwar Sadad mengungkapkan bahwa memang ada klausul Pasal 38 Ayat 2 huruf c, dimana dalam keadaan tertentu DPRD bersama – sama dengan bagian hukum Pemerintah Daerah bisa melaksanakan, namun harus ada urgensi yang bisa disepakati bersama.
Fraksi PKB mempertanyakan dan meminta penjelasan sejauh mana urgensi dimaksud sementara dalam paripurna tidak tersampaikan.
Karena tidak ada titik temu dalam ruang sidang sehingga terjadi perdebatan. Akhirnya Fraksi PKB memutuskan untuk tidak mengikuti sidang dan meninggalkan ruangan
Menurut Fraksi PKB Raperda yang diusulkan eksekutif akan menjadi beban masyarakat dan dunia usaha yaitu tentang retribusi. FPKB berargumentasi bahawa urgensinya tidak disampaikan dengan jelas dan rinci berdasarkan kajian yang komprehensif, sesuai amanat undang – undang tersebut diatas. Kemudian Raperda dimaksud akan menjadi beban bagi masyarakat dan dunia usaha.
Hingga Paripurna berkahir Fraksi PKB tetap menolak dan malah meminta kepada DPRD untuk mencabut keputusan karena penetapan keputusan telah keluar dari amanat peraturan lebih tinggi.
“Hari ini pandemi belum usai, Pemerintah Daerah membuat Perda yang akan menjadi beban masyarakat, Bapak dan Ibu dewan dipilih oleh masyarakat, masa mau diperas terus masyarakat. Nanti saja kalau pandemi telah usai baru dipertimbangkan kembali. Kalau keadaan ekonomi sudah membaik dan keadaan fiskal daerah sudah stabil,” ucap Anwar.
“Masyarakat hari ini sedang lemah jangan dibebani dengan hal yang masih bisa ditunda. Kasihan masyarakat, Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat yang sedang kesusahaan, Pemerintah Daerah harus malu sama Instansi vertikal yang hari ini sudah banyak membantu di daerah baik dari sisi vaksinasi, membantu masyarakat. Ini malah mau membuat aturan yang memberatkan masyarakat dan dunia usaha, saya meminta kepada pimpinan DPRD untuk mencabut keputusan sidang Paripurna DPRD hari ini,” pungkas Anwar
MY.Kuncir
