Larangan Masuk dan Transit Orang Asing ke Indonesia Resmi Berlaku

Larangan Masuk dan Transit Orang Asing ke Indonesia Resmi Berlaku
Plt Dirjen Imigrasi, Jhoni Ginting.

 

 

Jakarta, infokowasi.com – Aturan mengenai pelarangan sementara bagi orang asing untuk masuk maupun transit ke wilayah Indonesia resmi diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia tersebut, diatur dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2020.

Larangan Masuk dan Transit Orang Asing ke Indonesia Resmi Berlaku
Gambar ilustrasi: Terminal kedatangan Bandara Soeta.

“Hal ini dilakukan sebagai upaya guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di wilayah Indonesia,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting melalui video teleconference, Selasa, (31/3/2020) malam.

Lebih jauh Jhoni menjelaskan, berdasarkan aturan itu larangan masuk dan transit warga negara asing ini memiliki pengecualian. Yakni bagi mereka yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas tetap diperbolehkan masuk dan transit ke Indonesia dengan syarat.

Baca Juga :  Demi Keselamatan Warga dan Pelajar, Guru Dan Orang Tua Meminta Agar Bioskop Movieplex Ditutup Sementara Waktu

“Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, awak alat angkut baik laut, udara maupun darat dan orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional juga diperbolehkan dengan syarat,” jelas Jhoni.

Namun demikian kata Jhoni, adapun persyaratannya yakni terdapat surat keterangan sehat dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19, serta pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Baca Juga :  Menteri KKP Edy Prabowo Singgah Sarapan dan Ngopi di Pasar Central UKM Jampangkulon

Jhoni juga mengungkapkan, dalam Permenkumham itu juga diatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Pertama, orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan Visa on Arriva)l yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

Sedangkan, orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.

Baca Juga :  Cegah Sebaran Corona, Khofifah Tak Tutup Sekolah Dan Fasilitas Publik

“Dengan diberlakukannya Permenkumham ini, maka Permenkumham Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku,” terangnya.

Menurut Jhoni, Permenkumham tersebut akan diberlakukan mulai Kamis 2 April 2020 dan berakhir setelah pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

“Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” tandasnya.

 

Laporan : Iwa Kuswara
Editor : Yossy Suryadi

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here