Mendikbud Nadiem Resmi Cabut Ketentuan Pembatasan Honorarium Guru

Mendikbud Nadiem Resmi Cabut Ketentuan Pembatasan Honorarium Guru

Infokowasi.com – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.19/2020 mencabut ketentuan pembayaran honorarium guru paling banyak 50 persen dari total dana BOS yang diberikan ke sekolah selama pandemi virus Corona (Covid-19) berlangsung.

Kebijakan ini untuk menjamin agar guru honorer yang bekerja dimasa pandemi Covid-19 tetap diberikan honor sesuai haknya.

“Batasan presentase yang selma ini diatur (dalam aturan sebelumnya) dilepas semua. Kita serahkan ke kepala sekolah untuk mengatur penggunaannya sesuai keperluan sekolah,” kata Plt.Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad, mengutip situs Sekretariat Kabinet, Minggu (26/4/2020).

Baca Juga :  Wastafel Hadir Di Setiap Sudut, Siapa Yang Pasang?

Hamid menjabarkan sebanyak 2 persen sekolah masih menjalankan aktivitas belajarnya secara penuh di sekolah. Selain itu, juga ada guru-guru yang melakukan pembelajaran di sekolah dengan sistem piket hingga melakukan kunjungan ke rumah murid untuk mengatasi kendala komunikasi dalam proses pembelajaran.

Permendikbud No.19/2020, kata Hamid, juga menguraikan ketentuan guru honorer yang bisa dibayarkan upahnya. Pembiyayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang bersetatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan yaitu tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan propesi, serta memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah.

Baca Juga :  Membludaknya Bandara Bukti Penghianatan untuk Masyarakat yang Patuh

Hamid menyayangkan jika ada sekolah yang belum mendaftarkan seluruh tenaga pendidiknya dalam Dapodik padahal guru tersebut sudah mengabdi bertahun-tahun.

“Dapodik sudah ada dari tahun 2013. Sekolah wajib memasukan semua data guru honorernya. Guru honor yang sudah lama mengajar di sekolah itu harus dimasukan ke Dapodik. Data di Dapodik menjadi dasar untuk melakukan audit.
Jika tidak ada datanya maka guru tersebut tidak berhak menerima honor dari dana BOS,”
Hamid menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Dana BOS dicairkan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hamid menuturkan bahwa pencairan dana BOS sampai hari ini (24/4) sudah mencapai 99 persen, sisanya sedang dalam proses verivikasi data. Mereka adalah sekolah- sekolah yang berada di timur Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

Baca Juga :  Akibat Hujan Deras, Jembatan Penghubung Jalan Kabupaten Arah Desa Darmareja Nyaris Ambruk

“ Sementara untuk BOP PAUD dan Kesetaraan karena tahapan penyalurannya dari Kemenkeu ke pemda kemudian ke satuan pendidikan, hingga saat ini dana yang tersalurkan mencapai 48 persen, sisanya masih dalam proses,” katanya.

Laporan: Dadan Haekal

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here