Polemik Keterbukaan Informasi Pasien Covid-19 Menurut Sejumlah Kalangan

Jakarta, infokowasi.com – Komisi Informasi Pusat (KIP) telah mengingatkan publik untuk tidak menyebarluaskan indentitas pasien terinfeksi virus corona mulai dari daftar anggota keluarga, profesi, hingga tempat kerja.

Sebelumnya Komisioner KIP Arif Adi Kuswardono pernah menyatakan, pengungkapan identitas pasien virus corona merupakan pelanggaran hak-hak pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisioner KIP, Arif Adi Kuswardono

“Sesuai pasal 17 huruf h dan i, informasi pribadi dikecualikan bila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Pengungkapan identitas penderita corona secara terbuka adalah pelanggaran hak-hak pribadi,” kata Arif benerapa waktu lalu dalam siaran pers, Selasa (3/3/2020).

Ketegangan terkait keterbukaan informasi publik dalam rangka penanganan pandemi Coronavirus Disease-19 (Covid-19) memang hingga kini masih menjadi salah satu hal yang menarik perhatian sebagian kalangan.

Diskursus ini semakin menemukan momentumnya ketika ada warga negara yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji norma dalam sejumlah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi informasi data pasien.

Pemohon diketahui menguji Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Ketiga pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Advokat Muhammad Sholeh beserta enam koleganya mendaftarkan permohonan uji materi sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan kerahasiaan data pasien coronavirus disease (Covid-19) ke Mahkamah Konstitusi.

Advokat Muhammad Sholeh

Pemohon prinsipal bukanlah ketujuh advokat. Mereka mewakili dua warga Surabaya yang merasa khawatir atas penyebaran Covid-19 dan merasa terganggung hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal-pasal dari Undang-Undang yang dimohonkan uji. Menurut Sholeh, permohonan ini diajukan karena kerahasiaan data pasien corona justru menimbulkan kekhawatiran bagi warga.

Baca Juga :  Langgar Hukum Berlayar, Kapal Asing Disandarkan Bareskrim Polri dan Ditpolairud Polda Banten

Pemohon pertama, seorang ibu rumah tangga dengan empat orang anak. Pemohon kedua, seorang warga penjual kopi yang merasa khawatir ada pelanggan warungnya positif corona tanpa diketahui karena data pasien Covid-19 dan orang-orang yang dalam pengawasan tidak diketahui. Intinya, menurut Sholeh, kliennya berkepentingan agar hidup sehat tanpa rasa waswas ketakutan tertular virus corona yang mematikan.

Terkait hal ini, sebenarnya banyak pihak yang juga telah menyuarakan kepada pemerintah untuk membuka informasi pasien atau suspect Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 jika publik sejak awal mengetahui informasi pasien atau suspect Covid-19.

Tapi, di saat bersamaan keterbukaan informasi pasien dipandang sebagian kalangan sebagai penyebab timbulnya diskriminasi kepada pasien. Potensi menuju ke arah sana sebenarnya bisa dilihat dari contoh kasus pasien 01 dan 02 yang dinyatakan positif Covid-19. Informasi diri mereka dibuka secara terang sehingga sampai pada titik tertentu, menjadi korban diskriminasi sosial karena stigma publik terhadap korban yang berlebihan.

Tidak hanya kedua pasien ini, belakangan diketahui sejumlah tenaga medis mulai mengalami penolakan sosial setelah diketahui ikut menjadi pihak yang menangani sejumlah kasus Covid-19 di rumah sakit tempat mereka bekerja. Situasi ini yang sampai mendorong Gubenur DKI menyediakan sejumlah hotel kepada para medis yang telah menangani pasien Covid-19 di rumah sakit.

Terhadap permasalahan tersebut, infokowasi.com coba untuk menghimpun sejumlah keterangan terkait ketegangan tentang bagaimana memperlakukan informasi data pribadi pasien, terutama yang berkaitan dengan Covid-19.

Sejumlah ketentuan mengatur tentang informasi data pasien merupakan informasi sensitif yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan (terminologi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) untuk dibuka ke publik. Kenapa sensitif? Deputi Direktur ELSAM, Wahyudi Djafar mengungkapkan alasannya.

Baca Juga :  Hadapi New Normal, TNI Polri di Kota Serang Disiplinkan Pengunjung Mall Of Serang
Direktur ELSAM, Wahyudi Djafar

“Kenapa data pribadi kesehatan masuk kualifikasi data sensitif karena dia membuka peluang diskriminasi dan pengucilan sosial,” ujar Wahyudi seperti dikutip hukumonline.

Namun, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra Kede mengatakan bahwa diskursus ini jika ingin ditarik ke ranah yang lebih filosofis, terdapat benturan antara hak asasi pasien yang harus dilindungi dan hak asasi publik untuk lebih terlindungi dari penyebaran Covid-19.

Jika dilihat lebih jauh, pengecualian terhadap informasi pasien telah memiliki payung hukum seperti Pasal 17 h UU KIP serta Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Namun, di saat yang sama, Pasal 57 ayat (2) UU Kesehatan yang dapat mengensampingkan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), salah satunya, demi kepentingan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra Kede

Menurut Hendra, jika berkaca pada kelompok yang menginginkan dibukanya informasi pasien Covid-19 ke publik terdapat penilaian yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 sudah mengancam kepentingan masyarakat, mengancam kesehatan masyarakat, dan penularannya sudah sedemikian mengkhawatirkan.

Jika melihat situasi saat ini, Hendra mengatakan membuka data pasien Covid-19 adalah salah satu kebijakan yang teramat sangat diperlukan untuk menahan laju penyebaran Covid-19 agar kepentingan masyarakat untuk tidak terinfeksi bisa dilindungi.

Kemudian lanjut Hendra, dengan membuka informasi pasien Covid-19, potensi masyarakat tertular oleh wabah ini bisa di minimalisir lebih optimal karena masyarakat dapat menjalankan mekanisme Pencegahan Oleh Diri Sendiri karena sebelumnya telah dibekali informasi secara jelas oleh yang berwenang. Hal ini jelas berbeda dengan amanat Pasal 17 h Undang-Undang KIP.

Baca Juga :  Inilah Protokol Kesehatan Perjalanan Dalam Negeri di Bandara Udara dan Pelabuhan

Hendra juga menjelaskan norma Pasal 10 ayat (1) UU yang sama. Dalam ketentuan pasal tersebut, Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Menurutnya, publik berhak memperoleh informasi serta merta jika ada sesuatu yang mengancam kehidupannya dan ketertiban umum, termasuk dan tidak terbatas pada penyebaran penyakit yang bestatus wabah, apalagi endemi, dan lebih-lebih lagi jika sudah pandemi, seperti Pandemi Corona.

Secara tegas ia bahkan menilai semua norma hukum positif bisa dikesampingkan jika norma hukum positif itu justru memperlambat apalagi sampai menghambat upaya melindungi kepentingan masyarakat untuk menghindari penularan Covid-19, termasuk dan tidak terbatas pada informasi sumber penyakit yang sangat mudah menular tersebut.

Sementara itu dilain pihak, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyurati Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat tersebut, KI Jawa Barat meminta agar Gubernur mempertimbangkan untuk bisa membuka data pasien positif Covid-19 kepada publik secara transparan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Presiden.

Ketua KI Jabar, Ijang Faisal

“Guna mendorong terlaksananya program penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga dimungkinkan untuk dapat memberikan informasi tambahan kepada masyarakat berkenan dengan riwayat perjalanan (tracking) pasien positif Covid-19 sebagai antisipasi dan menambah kewaspadaan dini masyarakat,” bunyi surat yang ditandatangani Ketua KI Jabar, Ijang Faisal.

Laporan : Iwa K
Editor : IK

Print Friendly, PDF & Email
Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here