Ini Kebijakan Baru PSBB Jabar dan DKI

Bogor, infokowasi.com – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta para kepala daerah se-Jabodetabek, pada Jumat (8/5/2020) kemarin menggelar rapat koordinasi (rakor) melalui saluran video conference.

Dalam pertemuan virtual tersebut dibahas mengenai evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua hingga seputar mengatur pergerakan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan transportasi publik, seperti Commuterline atau KRL.

Wali Kota Bogor, Bima Arya

“Rapatnya produktif. Tadi hadir Pak Gubernur Jakarta, Pak Gubernur Jawa Barat dengan kepala daerah Jabodetabek. Pembahasan utama mengevaluasi PSBB dan membangun kesepakatan mengatur pergerakan orang di Jabodetabek,” ungkap Bima Arya di Kota Bogor usai rakor.

“Ada dua hal yang perlu dipertajam lagi, misalnya mengenai pergerakan rutin, kita sepakat membuat regulasi baru. Jadi Gubernur Jakarta membuat regulasi nanti kita akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk. Hanya yang dikecualikan di PSBB yang di 8 sektor strategis yang boleh. Nanti dibuktikan ada suratnya. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi,” terang Bima.

Baca Juga :  Sejarah Kota Sukabumi

“Kalau mau naik KRL boleh, tapi dipastikan punya surat itu. Nanti kita akan turunkan (dalam bentuk Perwali), kita akan merapikan segera. Lalu dibahas juga khusus mencegah mudik, jadi kita akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan tidak ada lagi yang mudik keluar dan masuk. Karena berdasarkan kajian epidemiologis, kalau mudik dibiarkan, tidak ada intervensi, itu lonjakan kasus positifnya akan sangat tinggi sekali,” tambahnya.

Bima mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk membuat rumusan mengenai pengetatan kebijakan tersebut supaya ada payung hukumnya. “Sanksinya masih didiskusikan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Bima Arya menyampaikan opsi-opsi hasil rakor dengan lima kepala daerah Bodebek.

“Kalau kita lihat pola penyebaran virus ini berdasarkan penelusuran kami, memang sebagian besar itu terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan data kami memang sebagian besar itu terpapar melalui transportasi publik. 30 persen warga yang terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta mengaku menggunakan transportasi publik,” jelasnya.

Baca Juga :  INSANO Bangun Kemitraan Bersama Kapolsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.

“Kami minta dua opsi, opsi pertama adalah stop total dengan kewajiban bagi perusahaan di Jakarta menyediakan layanan antar jemput karyawannya. Kalaupun tidak mungkin untuk berhenti total, kita memberikan opsi ada pembatasan yang jauh lebih ketat, bisa berupa penumpang yang naik memiliki identitas karyawan pengecualian PSBB, kemudian gerbongnya di tambah, jadwal ditambah, petugasnya ditambah dan lain-lain,” bebernya.

Dalam rakor yang digelar secara daring itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Emil) juga menyambut baik koordinasi tersebut. Karena menurut mereka, dalam menghadapi Covid-19 harus dilakukan secara kompak.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

“Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil, Insya Allah dengan bekerja bersama kita bisa hadapi ini. Beberapa hari yang lalu Walikota Bogor Pak Bima Arya menyampaikan aspirasi perlunya kita berbicara mengenai PSBB bersama-sama. Ini untuk menegaskan kesepakatan sejak awal bahwa kita akan bergerak bersama-sama terus dan menuntaskan soal Covid ini secara kolektif lintas wilayah, 3 provinsi dan seluruh kabupaten Kota,” ungkap Anies.

Baca Juga :  Bus Ke Sukabumi Dan Bogor Hampir Tak Ada

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa di mana ada kerumunan, di situ ada risiko penyebaran Covid-19.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

“Salah satu kelompok kerumunan adalah KRL yang tadi Kang Bima Arya sampaikan. Sebelum ini kita sebenarnya sudah menyetujui. Saat itu kepala daerah sudah mengajukan untuk memberhentikan KRL dulu tapi kan ditolak waktu Menhub-nya masih ad interim,” terangnya.

“Sekarang mengemuka lagi, saya juga sangat mendukung. Karena problemnya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala). Jadi, mau KRL sudah dikasih istilahnya protokol kesehatan, berjarak, OTG ini juga tidak ketahuan. Di tes suhu tubuh, tidak panas, dari gerak-geriknya juga sama seperti orang sehat, padahal didalamnya ada virus orang ini,” tambahnya.

Laporan : Iwa K
Editor : IK

Print Friendly, PDF & Email

Redaksi : redaksi@infokowasi.com


Marketing : marketing@infokowasi.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here